BURSA KAPOLRI
Jokowi Dinilai Buka Perseteruan Cicak Versus Buaya Jilid Tiga
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Jumat, 16 Jan 2015 13:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dinilai mengakomodir kepentingan partai politik dengan memilih Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, alih-alih membangun pemerintahan yang bersih. Pasalnya, Jokowi tak mengindahkan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada pria berbintang tiga tersebut.
Sejumlah mahasiswa Indonesia di Australia National University, University of Sydney, University of New South Wales, Murdoch University, Univeristy of Quesland, dan University of Melbourne yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia, mendesak Jokowi untuk konsisten pada salah satu janji kampanye, yakni memberantas korupsi.
Oleh karena itu, Jokowi sebaiknya tak melantik Budi Gunawan dan mencalonkan kandidat lain yang berintegritas.
"Jika Presiden bersikukuh melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, sama artinya Presiden telah menyulut konflik terjadinya perseturan gerakan anti korupsi cicak versus buaya jilid 3," ujar J Danang Widyoko, anggota Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia, melalui pernyataannya kepada CNN Indonesia.
Seharusnya, menurut mahasiswa Australia National University tersebut, Presiden bertanggungjawab untuk memastikan pemberantasan korupsi termasuk di tubuh kepolisian.
Sebelumnya, istilah cicak versus buaya mulai dikenal saat KPK menetapkan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji sebagai tersangka pada tahun 2010 silam. Kemudian, Susno divonis 3,5 tahun penjara.
Pria berbintang dua tersebut terbukti menerima suap senilai Rp 500 juta dalam kasus pengalihan berkas PT Salmah Arowana Lestari (SAL) ke Bareskrim Polri. Susno juga terbukti korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar senilai Rp 8 miliar.
Tak terima, Susno melontarkan pernyataan soal cicak (KPK) yang ingin melawan buaya (Polri). Sejak saat itu, istilah tersebut menjadi bahan perbincangan publik.
Tak berhenti, persetuan berlanjut ketika Polri menetapkan dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka. Keduanya disangka menerima duit dari adik tersangka kasus Sistem Korupsi Radio Terpadu (SKRT) Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo.
Pada perseteruan jilid dua, KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada tahun 2012 silam.
KPK mengungkapan adanya kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah dalam proyek pengadaan tahun anggaran 2011 tersebut. Tak berselang lama, Polri memutuskan untuk mencabut sejumlah penyidiknya yang tengah diperbantukan ke KPK.
Menurut Danang dan anggota koalisi lainnya, apabila Budi tetap melenggang mulus menjadi pimpinan Korps Bhayangkara, maka perseteruan jilid tiga tak dapat dibendung.
"Belajar dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPK, tidak ada satu pun yang bebas di Pengadilan Tipikor. Dengan demikian, Budi Gunawan menunggu waktu untuk dijebloskan ke penjara," ujar Danang. Menurutnya, KPK tak dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3).
Kehilangan Dukungan Rakyat
Lebih jauh, Danang berpendapat dengan terpilihnya Budi sebagai Kapolri maka Jokowi bukan hanya mengabaikan KPK tetapi juga tidak mendengarkan masukan dan kritik dari para pendukungnya.
"Dengan masa pemerintahan yang masih seumur jagung, Presiden bukan hanya akan menghadapi koalisi oposisi di DPR, tetapi juga kehilangan dukungan relawan dan rakyat yang telah menghantarkannya ke kursi Presiden," ujarnya melanjutkan.
Selain itu, Jokowi dinilai memunculkan kontroversi lantaran selama ini dikenal memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Misalnya, dalam seleksi menteri yang melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. Namun, pencalonan Budi justru tak mengambil jalur yang sama dan berbelok.
"Presiden malah mencalonkan tersangka sebagai Kapolri," katanya. (utd/sip)
Sejumlah mahasiswa Indonesia di Australia National University, University of Sydney, University of New South Wales, Murdoch University, Univeristy of Quesland, dan University of Melbourne yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia, mendesak Jokowi untuk konsisten pada salah satu janji kampanye, yakni memberantas korupsi.
Oleh karena itu, Jokowi sebaiknya tak melantik Budi Gunawan dan mencalonkan kandidat lain yang berintegritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria berbintang dua tersebut terbukti menerima suap senilai Rp 500 juta dalam kasus pengalihan berkas PT Salmah Arowana Lestari (SAL) ke Bareskrim Polri. Susno juga terbukti korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar senilai Rp 8 miliar.
Tak terima, Susno melontarkan pernyataan soal cicak (KPK) yang ingin melawan buaya (Polri). Sejak saat itu, istilah tersebut menjadi bahan perbincangan publik.
Tak berhenti, persetuan berlanjut ketika Polri menetapkan dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka. Keduanya disangka menerima duit dari adik tersangka kasus Sistem Korupsi Radio Terpadu (SKRT) Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo.
Pada perseteruan jilid dua, KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada tahun 2012 silam.
KPK mengungkapan adanya kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah dalam proyek pengadaan tahun anggaran 2011 tersebut. Tak berselang lama, Polri memutuskan untuk mencabut sejumlah penyidiknya yang tengah diperbantukan ke KPK.
Menurut Danang dan anggota koalisi lainnya, apabila Budi tetap melenggang mulus menjadi pimpinan Korps Bhayangkara, maka perseteruan jilid tiga tak dapat dibendung.
"Belajar dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPK, tidak ada satu pun yang bebas di Pengadilan Tipikor. Dengan demikian, Budi Gunawan menunggu waktu untuk dijebloskan ke penjara," ujar Danang. Menurutnya, KPK tak dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3).
Kehilangan Dukungan Rakyat
Lebih jauh, Danang berpendapat dengan terpilihnya Budi sebagai Kapolri maka Jokowi bukan hanya mengabaikan KPK tetapi juga tidak mendengarkan masukan dan kritik dari para pendukungnya.
"Dengan masa pemerintahan yang masih seumur jagung, Presiden bukan hanya akan menghadapi koalisi oposisi di DPR, tetapi juga kehilangan dukungan relawan dan rakyat yang telah menghantarkannya ke kursi Presiden," ujarnya melanjutkan.
Selain itu, Jokowi dinilai memunculkan kontroversi lantaran selama ini dikenal memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Misalnya, dalam seleksi menteri yang melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. Namun, pencalonan Budi justru tak mengambil jalur yang sama dan berbelok.
"Presiden malah mencalonkan tersangka sebagai Kapolri," katanya. (utd/sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK