Badrodin jadi Plt Kapolri, DPR Bakal Tagih Penjelasan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman menilai tidak ada alasan yang cukup bagi Presiden Joko Widodo untuk mengangkat seorang pelaksana tugas (Plt) Kapolri. Menurutnya, sudah secara otomatis Wakapolri akan melakukan tugas Kapolri apabila terjadi kekosongan pimpinan.

"Kalau toh presiden menunda pelantikan Budi Gunawan, maka posisi dan tugas Kapolri dijalankan oleh Wakapolri. Otomatis tanpa harus diangkat sebagai Plt," ujar Benny di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (19/1).

Pilihan Redaksi Jokowi Jangan Pilih Kapolri Dari 8 Calon Sebelumnya Komjen Badrodin Haiti Mulai Kerja Sebagai Plt Kapolri DPR Surati Presiden soal Jangka Waktu Plt Kapolri

Selain itu, Benny menyebut, pengangkatan Plt juga harus dibawa ke DPR terlebih dahulu. Lebih lanjut, presiden juga sudah seharusnya menjelaskan alasan pengangkatan tersebut untuk mencegah adanya spekulasi-spekulasi yang timbul kemudian.

Benny juga mengatakan ada beberapa opsi yang digunakan untuk meminta penjelasan terhadap Presiden Joko Widodo mengenai pengangkatan Badrodin sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. Bukan hanya interpelasi, Benny menilai anggota dewan dapat menggunakan hak angket dalam peristiwa ini.

"Bahkan dewan bisa membentuk angket terhadap kasus ini kalau memang ada problem politik, keputusan ini membawa dampak sistemik," tutur Benny. Kendati demikian, menurutnya belum ada pembicaraan lebih lanjut di dalam Komisi III ataupun anggota dewan mengenai pemakaian hak anggota dewan mereka.

Mengenai sikap yang akan diambil, Ketua Komisi III Azis Syamsuddin telah mengatakan besok akan menggelar rapat pleno untuk mendengar pandangan dari masing-masing fraksi.

Sedangkan, berkenaan dengan permintaan penjelasan kepada Presiden, Anggota Komisi III fraksi Partai Nasdem Patrice Rio Capella, mengatakan ada beberapa opsi yang dapat digunakan untuk meminta penjelasan terhadap Presien Joko Widodo mengenai pengangkatan Wakapolri Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.

Dia juga menilai Presiden Jokowi berada dalam posisi yang memaksa, pada saat menunjuk Badrodin sebagai Plt. "Menurut saya ini memaksa. Bagaimana tidak? Jenderal Sutarman dihentikan dan calon Kapolri tersangka. Menurut saya sudah memaksa ya," tuturnya. (meg)