Tunda Pelantikan Budi Gunawan Dinilai Bukan Solusi

Jakarta, CNN Indonesia -- Penolakan pencalonan dan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri terus bergulir. Aksi penolakan datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri yang menilai penundaan pelantikan Budi Gunawan bukan solusi untuk institusi Polri maupun proses penegakkan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sejak kemarin Presiden Jokowi menunda pelantikan Kapolri hingga saat ini. Tetapi hal itu bukan berarti pencalonan Budi Gunawan dicabut. Itu menurut kami bukan suatu solusi. Oleh karena itu hari ini kami datang menyampaikan beberapa maklumat," ujar Tibiko Zabar, salah satu perwakilan dari massa aksi saat menyampaikan orasinya, Rabu (21/1).

Pilihan Redaksi Surya Paloh Dukung Pembelaan Diri Budi Gunawan Budi Gunawan Laporkan KPK ke Kejagung, JK Tanggapi Santai JK Bantah Sutarman Diganti karena Dianggap Orang SBY

Tujuh lembaga tergabung dalam aksi damai di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/1), sejak pukul 13.30 WIB. Ketujuh lembaga tersebut adalah YLBHI, ILR, LBH Jakarta, ICW, PERLUDEM TI I, KontraS, dan Change.org. Anggota koalisi itu melakukan aksi

Dalam aksinya, massa menuntut sejumlah hal kepada Presiden. Pertama, mencabut pencalonan Budi sebagai Kapolri. Kedua, menuntut Kepala Lembaga Pendidikan Polisi tersebut dinonaktifkan dari jabatannya karena saat ini Budi masih aktif menduduki jabatan tersebut.

Ketiga, Jokowi dituntut mengabaikan desakan dari partai politik di parlemen dan memilih calon Kapolri baru yang tidak memiliki catatan buruk. Keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), dan Direktorat Jenderal Pajak dilibatkan dalam proses pemilihan calon Kapolri selanjutnya.

Selepas orasi, ada aksi teatrikal yang dilakukan peserta aksi. Perwakilan massa koalisi masuk ke dalam Istana Kepresidenan untuk menyerahkan petisi online berisi penolakan masyarakat terhadap pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Total ada 30.714 petisi yang telah dicetak dan kami serahkan kepada perwakilan Istana. Petisi tersebut sudah beredar sejak 9 Januari hingga saat ini," ujar Direktur Komunikasi Change.org Desmarinta Murni, kepada CNN Indonesia.

Hingga hari ini, petisi online tersebut masih dapat diakses di laman chage.org/polisibersih. Desmarinta optimis jumlah dukungan petisi tersebut masih dapat bertambah. (rdk/sip)