Penangkapan Bambang Tak Lepas dari Ketidaktegasan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di Australia untuk Kebhinekaan menilai, ketidaktegasan Presiden Joko Widodo jadi salah satu penyebab konflik antara KPK dan Polri saat ini. Jokowi diminta tidak lepas tangan dengan hanya memberi pernyataan normatif pada upaya kriminalisasi terhadap KPK.

Juru bicara koalisi Danang Widoyoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/1) mengatakan, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto merupakan upaya serangan pejabat Polri dan politisi yang bertujuan melemahkan KPK.

Pilihan Redaksi Abraham Samad: Mari Galang Kekuatan untuk KPK Anis Hidayah: Jokowi Tak Lebih Tegas dari Ketua RT KPK Desak Polri Bebaskan Bambang Widjojanto Malam Ini

"Dengan mengatasnamakan penegakan hukum atas tertundanya pengangkatan calon Kapolri BG (Budi Gunawan) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Danang.

Sementara Presiden usai bertemu pimpinan KPK dan Polri hanya memberikan pernyataan normatif. Menurut Danang, ada kesan lepas tangan atas tindakan kriminalisasi terhadap KPK tersebut.

"Presiden dipilih rakyat karena mengusung agenda pemberantasan korupsi, sehingga sudah seharusnya Presiden berada di depan membela KPK," katanya.

Semua tidak terlepas dari ketidaktegasan Presiden Jokowi yang hanya menunda pelantikan Budi Gunawan, bukan membatalkan pencalonannya. Jokowi dinilai cuma petugas partai yang mengakomodir keinginan partai politiknya (PDIP) untuk memilih Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Upaya pelemahan terhadap KPK oleh Polri bukan terjadi kali ini saja. Hal ini membuktikan bahwa Polri sangat mudah dibajak oleh kelompok kepentingan tertentu dan melayani kepentingannya.

Dalam pernyataan yang ditandatangani beberapa aktivis yang kini tengah menempuh pendidikan di negeri kanguru ini, Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di Australia menuntut Presiden untuk membela KPK dan menghentikan pelemahan terhadap KPK.

Presiden juga dituntut untuk bertindak berani sebagai sebagai Presiden pilihan rakyat yang mengusung agenda pemberantasan korupsi dan bukan petugas partai yang membela kepentingan oligarki.

"Menuntut Presiden Membatalkan pelantikan Budi Gunawan dan mendukung KPK mengusut tuntas kasus rekening gendut di institusi Polri, dengan memerintahkan Polri untuk kooperatif atas upaya yang dilakukan oleh KPK," katanya.

Selain itu, koalisi meminta relawan dan pendukung Jokowi untuk mencabut dukungan jika Presiden tidak hadir untuk membela KPK. (sur/sip)