Lawatan ke Malaysia Jadi Pertaruhan Jokowi Soal TKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Hari ini, Kamis hingga Sabtu 5-7 Februari 2015, Presiden Joko Widodo memulai kunjungan kenegaraan ke kawasan Asia Tenggara dengan tujuan pertama ke Malaysia. Kunjungan ini memiliki nilai strategis karena Malaysia adalah salah satu negara tetangga strategis yang memiliki hubungan diplomatik yang dinamis dengan Indonesia. Dinamika panas-dingin hubungan Indonesia-Malaysia mulai dari soal perbatasan, klaim artefak budaya hingga soal buruh migran Indonesia.

Dalam konteks kekinian, kunjungan ke Malaysia juga merupakan hal yang mendesak mengingat saat ini (tahun 2015) Malaysia adalah Ketua ASEAN dan politik luar negeri Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo sangat melihat ASEAN sebagai arena regional yang penting.

Pilihan Redaksi JK Minta Pembuat Iklan Hina TKI di Malaysia Minta Maaf Soal Iklan Penghina Indonesia, Kemlu Upayakan Jalur Hukum Iklan Malaysia Hina TKI, Anggota DPR: Ayo Protes Ramai-ramai Iklan-iklan Malaysia yang Menyinggung Pekerja Indonesia

"Kepentingan perlindungan buruh migran Indonesia, kunjungan Presiden Joko Widodo juga tidak boleh disia-siakan hanya sebagai kunjungan kenegaraan tanpa makna, tetapi harus dimaksimalkan untuk mengkonkritkan prinsip Nawacita yang menghadirkan negara sebagai pelindung," kata Direktur Analis Kebijakan Migrant Care Malaysia Anis Hidayah dalam siaran persnya, Rabu (4/2).

Tak hanya itu, Jokowi pun didesak untuk mencari tahu dan mempertanyakan insiden iklan produk pembersih Robovac Malaysia yang dinilai melecehkan juga merendahkan martabat PRT migran Indonesia.

"Sikap tegas Presiden Joko Widodo diharapkan mampu mengakhiri era stigmatisasi dan diskriminasi terhadap buruh migran Indonesia dalam berbagai media (penyebutan “Indon” sebagai ejekan, iklan yang tidak layak) yang selama ini dibiarkan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Migrant Care sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia, mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk benar-benar serius memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia di Malaysia dan mengagendakan masalah buruh migran sebagai salah satu prioritas pembicaraan tingkat tinggi. Persoalan-persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan adalah:

1. Keseriusan pemerintah Malaysia dalam memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak PRT migran Indonesia dengan standar hak asasi manusia;

2. Desakan agar pemerintah Malaysia tidak menggunakan standar ganda dan mengakhiri praktek kriminalisasi dalam penanganan buruh migran tak berdokumen. Selama ini industri perkebunan yang memakmurkan ekonomi Malaysia ditopang jutaan buruh migran tak berdokumen;

3. Desakan kepada pemerintah Malaysia untuk memberikan akses kepada puluhan ribu anak-anak buruh migran Indonesia tak berdokumen untuk layanan pendidikan dan kesehatan;

4. Desakan kepada pemerintah Malaysia (sebagai Ketua ASEAN) untuk serius menuntaskan pembahasan dan perwujudan adanya instrumen dan mekanisme perlindungan hak asasi buruh migran di kawasan ASEAN yang efektif dan bersendikan pada instrumen internasional perburuhan dan hak asasi manusia.

"Saya ingin perlindungan pekerja Indonesia benar-benar terwujud," tegas Anis. (pit/pit)