Syarat Jakarta Bebas Banjir: Rp 118 Triliun untuk 20 Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Hujan deras yang mengguyur Jakarta tiga hari terakhir nyata menunjukkan ibu kota masih amat rentan terhadap musibah banjir. Segudang langkah terus ditempuh demi mewujudkan Jakarta yang bebas banjir.

Awal tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan perombakan birokrasi besar-besaran. Salah satu perubahan yang mencolok ialah dibentuknya Dinas Tata Air yang secara khusus bertugas merancang dan menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta.

Pilihan Redaksi Sebab Istana Ikut Terendam: Pasang Air Laut, Pompa Waduk Mati Level Curah Hujan Mendekati Siklus Banjir 5 Tahunan Jakarta Jakarta Banjir, Ahok Minta Maaf Banjir Jakarta: Dulu Lima Tahunan Kini Tiap Tahun, Kenapa?

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono mengatakan untuk menangani banjir Jakarta yang kini datang menahun, dibutuhkan setidaknya dana Rp 118 triliun. Dana sebesar ini digunakan untuk menjalankan berbagai proyek besar di tiga wilayah aliran air di Jakarta, yakni barat, tengah, dan timur.

Alokasi untuk wilayah barat Rp 43 triliun, tengah Rp 34 triliun, dan timur Rp 41 triliun. "Sebanyak 40 persennya dipakai untuk pembebasan tanah karena tanah di Jakarta ini luar biasa (mahal harganya)," kata Agus, Selasa (10/2).

Sementara 60 persen dari dana itu digunakan untuk pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana penanggulangan banjir seperti pompa air, tanggul pantai di sisi utara Jakarta, pembangunan polder, serta normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta dari hilir hingga perbatasan ibu kota.

Banjir yang kompleks seperti aliran sungai yang tidak lancar serta kontur tanah yang menyerupai mangkuk membuat Jakarta merana dari tahun ke tahun. Tanah berbentuk cekungan, terutama di wilayah utara, menjadi rawan tergenang air saat hujan deras, apalagi bila air laut pasang.

Perlu waktu panjang guna menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Paling tidak 20 tahun. Oleh sebab itu saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menyusun sebuah roadmap tentang penanganan banjir tahun 2015-2035.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyampaikan hal serupa. Menurutnya banjir di Jakarta tidak akan dapat terselesaikan dalam tempo satu atau dua tahun. Namun Ahok mengklaim penanganan banjir di Jakarta sudah membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Bukan mengatakan lebih baik, tapi sekarang banyak daerah yang banjirnya cuma sebentar terus surut," ucap Ahok.

Rp 2,7 triliun untuk 2015

Tahun ini Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk program pengendalian banjir. Dari dana ini, sekitar Rp 700 miliar akan dipakai untuk pembebasan lahan, sementara sisanya digunakan untuk melakukan pembangunan fisik berupa normalisasi sungai di Jakarta seperti Kali Sekretaris, Kali Angke, dan Kali Grogol.

Penanganan banjir tidak dilakukan di seluruh Jakarta, melainkan di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas, antara lain Mampang, Kebon Baru, Bidara Cina, Kelapa Gading barat, dan Trisakti.

"Dengan anggaran yang terbatas, penanganan belum bisa seluruh Jakarta," kata Agus.

Meski demikian, ia berjanji setelah program penanganan banjir dijalankan, masalah banjir Jakarta sedikit demi sedikit dapat diselesaikan. Setidaknya akhir tahun 2015 ini, Agus yakin warga Jakarta sudah dapat merasakan perbedaan.

"Jumlah titik genangan bisa jadi tetap. Tapi dulu luas, sekarang jadi lebih kecil atau surutnya lebih cepat," ujar Agus. (pit/agk)