Diancam Dimakzulkan, Ahok: DPRD, Hati-hati Jika Dicek Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  bukan hanya santai menanggapi ancaman pemakzulan terhadapnya oleh DPRD DKI Jakarta. Ia bahkan balik menggertak para anggota DPRD itu.

Menanggapi langkah pimpinan DPRD DKI Jakarta yang siang ini, Senin (16/2), tengah membahas usul pengajuan hak interpelasi atau hak angket serta pemakzulan terhadap dia, Ahok mengawali komentarnya dengan sindiran.

Pilihan Redaksi APBD Jakarta Berujung Ancaman Pemakzulan bagi Ahok DPRD Tuding Ada Dana Siluman Rp 12 Trilun di APBD Jakarta Pemprov DKI Dinilai Tak Konsisten dalam Pembangunan Daerah Ahok Terima Rp 1,56 Triliun Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat

“Ini sejarah, Gubernur DKI Jakarta ribut dengan DPRD. Untung Gubernur enggak punya hak interpelasi,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.

Jika saja memiliki hak interpelasi, ujar Ahok, ia akan balik bertanya kepada anggota DPRD DKI Jakarta soal pajak yang mereka bayarkan, serta soal aliran dana para anggota DPRD itu.

“Anggota DPRD mesti mulai hari-hati juga kan kalau dicek pajaknya dari pusat. Sesuai enggak itu sama gaya hidup mereka,” kata Ahok.

Perseteruan Ahok dengan DPRD DKI Jakarta itu lantaran DPRD merasa dibohongi Ahok. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan draf APBD 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri tanpa tanda tangan pimpinan DPRD.

Pemprov DKI Jakarta juga dituding menyerahkan draf palsu yang tidak merinci anggaran per komisi. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan paripurna pengesahan APBD 2015 pada akhir Januari lalu.

Kali ini seluruh pimpinan DPRD, baik dari PDIP maupun Koalisi Merah Putih, sama-sama marah pada Ahok.

“Pembahasan per komisi kok enggak ada dan anggaran dikirim gelondongan saja ke Mendagri tanpa sepengetahuan DPRD,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta yang berasal dari Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi.

Sementara menurut Ahok, draf anggaran memang tak perlu lagi tanda tangan ‘basah’, sebab menggunakan sistem e-budgeting. “Sekarang cukup soft copy. Jakarta jadi role model e-budgeting. Kalau masih pakai sistem yang lama, ya DKI Jakarta menyalahi format,” kata Ahok.

Setelah Kemendagri menyetujui draf APBD, ujar Ahok, barulah eksekutif dan legislatif membubuhkan tanda tangan.

Mantan Bupati Belitung Timur itu lantas mengaitkan kisruh soal APBD DKI Jakarta itu dengan pengajuan anggaran dari DPRD sebesar Rp 8,8 triliun yang sempat disebut sebagai anggaran 'siluman' beberapa waktu lalu.

Mekanisme e-budgeting, menurut Ahok, membuat DPRD DKI Jakarta tidak bisa mengutak-atik anggaran dan memasukkan pos anggaran yang dirasa tidak perlu.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta disebut sempat mengajukan penambahan anggaran di RAPBD DKI 2015 sebesar Rp 8,8 triliun. Dana itu dimasukkan dalam pos anggaran visi misi DPRD. Namun Ahok mencoret anggaran tersebut.

Ahok menyatakan siap jika dipanggil DPRD DKI Jakarta apabila DPRD memutuskan untuk mengajukan hak interpelasi terhadap dia terkait draf APBD Jakarta 2015. (agk)