Menkopolhukam Sebut Jokowi Belum Minta Nama Kapolri Baru

Bogor, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan saat ini Presiden Jokowi belum meminta nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru.

"Sejauh ini belum diajukan nama baru karena memang Pak Presiden belum meminta," kata Tedjo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2).

Tedjo meyakini Presiden akan mengambil langkah secepatnya mengenai calon Kapolri mengingat kasus praperadilan telah menyatakan status Budi Gunawan bukan sebagai tersangka.

Pilihan Redaksi Andi Widjajanto Minta Publik Tunggu Keputusan Presiden Jokowi Tim 9 Berkukuh Tolak Pelantikan Budi Gunawan Sebagai Kapolri Pertemuan Jokowi-Budi Gunawan Berlangsung Singkat DPR akan Kirim Surat Peringatan ke Jokowi soal Budi Gunawan

Sebelumnya, Kompolnas telah mengajukan beberapa nama calon Kapolri ke Istana, seperti diantaranya Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno, Kabareskrim Komjen Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar dan mantan Kabareskrim yang saat ini menjabat Sekretaris Utama Lemhanas, Komjen Suhardi Alius.

Namun, Tedjo mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait nama-nama calon Kapolri antara Presiden Jokowi dengan Kompolnas.

"Belum, belum sampai ke nama-nama," ucap Tedjo singkat.

Saat ini, para petinggi pemerintah sedang berkumpul di Istana Bogor. Presiden Jokowi menyatakan dalam sambutannya maksud pemanggilan pejabat pemerintah adalah untuk mengevaluasi struktur pemerintahan.

"Malam hari ini kami mungkin santai dan ingin berbicara mengenai 100 hari atau tiga bulan, baik dalam proses bekerja, baik dalam proses konsolidasi, baik dalam proses organisasi, yang ini penting sekali di awal-awal sehingga pada malam hari ini sedikit kami nanti akan evaluasi dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan struktur kepemerintahan," ujar Jokowi.

Tak hanya itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna kali ini, Jokowi juga akan menyinggung soal hubungan Presiden ke Wakil Presiden lalu dilanjutkan ke menteri koordinator dan seterusnya. "Atau menteri ke gubernur, ke walikota, dan lain-lainnya. Ini perlu dipahami bersama," kata dia. (utd)