PN Jakarta Selatan: Berkas Kasasi KPK Tak Bisa Dikirim ke MA

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut berkas kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan tak dapat diterima. Kepala Humas PN Selatan, I Made Sutrisna, menuturkan berkas tak akan dikirim ke Mahkamah Agung (MA) untuk ditindaklanjuti.

"Berkas pasti tidak akan dikirim karena nanti pasti tidak dinyatakan diterima (oleh MA). Secara formal tidak memenuhi syarat," ujar Made ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (23/2).

Pilihan Redaksi KPK Siapkan Upaya Hukum setelah Kasasi Praperadilan Ditolak Pengamat: KPK Sudah Tepat Ajukan Kasasi daripada PK MA Dituntut Harus Berani Menerobos Undang-Undang Mahkamah Agung Diminta Tindak Tegas Hakim Sarpin

PN Selatan telah menerima akte penandatanganan dari lembaga antirasuah tersebut yang mengatakan akan mengajukan kasasi. KPK menilai pembatalan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh hakim Sarpin Rizaldi pada gugatan praperadilan telah melampaui kewenangan.

Namun hingga kini, PN Selatan menyebut KPK sebenarnya belum mengajukan memori kasasi yang memuat landasan dan dalil. KPK baru sebatas menyatakan akan mengajukan kasasi tanpa menambahkan syarat yang harus dipenuhi.

"Belum bisa dinilai sebagai pengajuan kasasi. Kalau sudah melampirkan memori kasasi, itu baru dinyatakan lengkap, baru kami bisa memakai Pasal 45 A UU MA dan menetapkan berkas," ujar Made.

Merujuk Pasal 45 A UU Mahkamah Agung dalam SEMA tersebut, Made menyebutkan, salah satu gugatan kasasi yang tak dapat diajukan berkasnya ke MA yakni putusan praperadilan. Dasar tersebut menjadi pertimbangan pada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 8 Tahun 2011. Pada angka 2, SEMA membatasi pengajuan kasasi ke MA.

Lantaran KPK belum mengajukan memori, maka penetapan dari pengadilan belum dapat dikeluarkan. "Memori kasasi belum diajukan, maka ada waktu 14 hari sejak pernyataan, Jumat (20/2), baru ada penetapan pengadilan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha pada Jumat (20/2) mengatakan sudah ada keputusan untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap hasil praperadilan Budi Gunawan. Sikap tersebut diambil KPK setelah melakukan pengkajian dan mengundang sejumlah pakar hukum tata negara untuk dimintai pertimbangannya, Selasa (17/2). (rdk)