Suryadharma Ali Pertanyakan Kerugian Negara dari Kasus Haji

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim kuasa hukum bekas Menteri Agama Suryadharma Ali telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu hal yang mendasari upaya tersebut yaitu karena kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama belum terungkap.

Menurut kuasa hukum Suryadharma, Andreas Nahot Silitonga, penetapan tersangka merupakan hasil dari proses penyelidikan sebagaimana termaktub dalam KUHAP. Dengan kata lain, pemaparan alat bukti yang menjadi sangkaan seharusnya telah rampung, termasuk jumlah kerugian negara.

Pilihan Redaksi Sebelum Praperadilan Rampung, Suryadharma Enggan Diperiksa KPK Tunggu Panggilan Sidang Praperadilan Suryadharma Jalan Berliku Jeratan Tersangka untuk Suryadharma SDA Anggap Penetapan Status Tersangkanya Politis

"Namun sejak Pak SDA ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Mei 2014, nilai kerugian negara itu tidak pernah terungkap," kata Andreas di Gedung KPK, Selasa siang (24/2).

Sejak Suryadharma jadi tersangka, kata Andreas, penyidik KPK menggelar proses penyidikan secara maraton hingga memeriksa sekitar 50 saksi. Dalam sejumlah kesempatan, KPK pun menyatakan bahwa penyidikan kasus Suryadharma telah mencapai 50 persen dan masih mengumpulkan bukti-bukti pendukung.

Sampai pada 14 Januari 2015, Andreas mendapati Komisoner KPK Bambang Widjojanto mengeluarkan pernyataan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh Suryadharma masih belum dapat dihitung.

"Jadi yang membedakan kasus korupsi dengan yang lainnya adalah kerugian negaranya. Bagaiman orang ditetapkan tersangka tapi kita belum tahu kerugian negaranya berapa," ujar Andreas.

Suryadharma beserta kuasa hukumnya Humprey Djemat mendaftarkan permohonan praperadilan, Senin lalu (23/2). Suryadharma tidak terima dinyatakan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 dan 2013.

Langkah hukum yang dilakukan oleh bekas Menteri Agama itu disinyalir dipicu oleh kemenangan Komjen Pol Budi Gunawan atas KPK terkait status tersangka yang disematkan lembaga antirasuah itu.

Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu menduga penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi dana haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki unsur kepentingan politik. (rdk)