KPK Tak Mau Ngeyel Menempuh Jalur Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki menyatakan pihaknya tidak mau bersikeras dalam menempuh jalur hukum terkait upaya pengajuan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Menurut Ruki, putusan pengadilan merupakan hak Mahkamah Agung. "Hak Mahkamah Agung. Saya dari dulu tidak mau mengomentari putusan pengadilan, apalagi pembicaraan hakim yang disampaikan melalui putusan," ujar Ruki di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Pilihan Redaksi KPK Cari Solusi Kecelakaan Hukum Putusan Praperadilan KPK Bahas Kelanjutan Kasus Budi Gunawan KY Dalami Dugaan Modus Perubahan Hakim pada Praperadilan Budi Muncul Indikasi MA Tutup Pintu untuk PK Putusan Praperadilan

Ia pun berpandangan, KPK lebih baik memikirkan tentang tindak lanjut upaya hukumnya saja. "Ketika kasasi ditolak, apalagi yang mesti kami lakukan? Kalau dimungkinkan PK (Peninjauan Kembali), kami PK. Kalau tidak, jangan ngeyel. Kalau semua sudah ada aturan," kata dia.

Sementara terkait kasus Budi sendiri, Ruki menyampaikan, ia berencana untuk membicarakan hal itu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

"Bagaimana yang benar menurut hukum. Walaupun penafsirannya bermacam-macam dihentikan. KPK ada penafsiran, di Kejaksaan Agung ada penafsiran, kami bicara secara teknis," ujar dia.

Ketika ditanya mengenai kabar pertemuannya dengan salah seorang petinggi Polri di sebuah restoran di bilangan Jakarta Selatan untuk membahas status Budi, Ruki secara tegas membantah.

"Suruh dia tunjukkan siapa orangnya. Harus jelas di era keterbukaan ini. Tunjukkan siapa petinggi Polrinya. Apakah Pak Badrodin Haiti petinggi Polrinya? Jangan tuduh-menuduh. Orang dia tidak tahu," kata dia. (utd/sip)