Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil penelitian dari Lembaga Pengkajian Teknologi dan Informasi (LPTI) Pelataran Mataram bersama Lembaga Monitoring Data dan Analisis Kampanye Media Sosial AirMob menunjukkan terdapat delapan kementerian yang memiliki tren positif diatas Presiden Joko Widodo, menurut indikator media sosial.
Peneliti LPTI Pelataran Mataram, Husein Asyari memaparkan delapan kementerian tersebut di antaranya adalah Kementerian ESDM (70 persen), Kementerian Dalam Negeri (69 persen), Kementerian Perhubungan (68 persen), Kementerian Kelautan dan Perikanan (65 persen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (65 persen), Kementerian Perdagangan (64 persen), Kementerian Hukum dan HAM (61 persen), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (58 persen).
"Sementara Jokowi secara total 51 persen mendapat tren positif dan 39 persen tren negatif," ujar Husein, saat membuka hasil penelitian dalam diskusi di Jakarta, Jumat (6/3).
Menurut Husein, turunnya tren positif Jokowi di mata publik pengguna media sosial adalah karena Jokowi kurang pandai membangun komunikasi politik dalam sistem pemerintahannya. Dilahapnya semua isu oleh Jokowi yang berkaitan dengan pemerintahannya menjadikan Jokowi sebagai figur yang lemah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua isu arahnya ke Jokowi. Isu kencang yang mengarah ke kabinet relatif kecil. Jokowi menjadi benteng isu-isu yang mengarah ke kabinetnya," ujar Husein.
Sependapat dengan Husein, pengamat politik dari AirMob Nurfahmi Budi Prasetyo menilai bangunan manajemen komunikasi yang dimiliki Jokowi sedikit rapuh, mengingat tidak adanya juru bicara kepresidenan seperti yang dimiliki Soesilo Bambang Yudhoyono.
"Publik saat ini cukup cerdas membaca gaya kepemimpinan Jokowi, terutama dalam menghadapi kisruh KPK-Polri. Jangan sampai Jokowi terjebak dalam labirin yang ia buat sendiri," ujar Fahmi.
Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, faktor turunnya tren positif Jokowi adalah karena Jokowi tidak lagi fokus terhadap prioritas kerja yang termaktub dalam Nawacita-nya, misalnya revolusi mental dan poros maritim dunia.
Sementara berbeda dengan Jokowi, kementerian yang ada di jajaran kabinet pemerintahan lebih berfokus pada program-program prioritas yang diusung Jokowi-JK, berdasar hasil penelitian tersebut.
(sur)