DPRD Tak Berhak Usulkan Program APBD

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berhak mengusulkan program dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Yenny, di beberapa daerah termasuk Jakarta banyak program dadakan yang muncul dan diusulkan di luar wewenang dewan.

Pilihan Redaksi Lulung Sebut Kisruh APBD hanya Ajang Pencitraan Ahok Soal Kisruh APBD DKI, Pengamat Menilai Ahok Salah Langkah Ahok dan DPRD Saling Umpat, JK: Kurang Bijaksana Jika Dialog dengan DPRD Buntu, Ahok Keluarkan Pergub APBD Ahok vs DPRD, Jakarta Akan Rugi jika Gunakan APBD 2014

"Termasuk UPS. Itu kan program-program dadakan," kata Yenny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/3).

Yenny menjelaskan, jika anggota dewan ingin mengusulkan program maka hanya boleh saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik tingkat RT/RW maupun desa sampai pada tahapan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUAPPAS) pra RAPBD.

Disampaikan Yenny, fungsi penganggaran (budgeting) DPRD berakhir saat fase KUAPPAS ini. Setelah itu sesuai UU 17/2014 tentang MD3, maka dewan tak berhak lagi mengajukan usulan program. Dewan hanya bisa menyetujui atau menolak program-program yang dirancang oleh eksekutif.

"Jadi nanti anggarannya yang mengikuti program, bukan sebaliknya," ucap Yenny.

Panitia Hak Angket DPRD DKI menyatakan tidak terpengaruh dengan mediasi antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI yang tak menemui titik temu terkait masalah APBD DKI Jakarta 2015. Ketua Panitia Hak Angket DPRD DKI terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Mohamad Sangaji alias Ongen menyatakan akan tetap meneruskan tugasnya.

Rencananya, Panitia Hak Angket akan menanyakan perihal mekanisme penyusunan anggaran kepada Badan Anggaran. Setelah memanggil Banggar, Panitia Angket juga akan segera memanggil secara bertahap pihak-pihak yang dirasa perlu untuk memberikan keterangan antara lain Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), lalu pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (obs)