Istri Ahok di antara Dana CSR dan Proyek Kota Tua
Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Jumat, 13 Mar 2015 11:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Nama Veronica Tan, istri Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), jadi lebih sering disebut dua hari terakhir. Pasalnya, wanita cantik kelahiran Medan 37 tahun lalu itu masuk dalam radar Panitia Angket DPRD DKI Jakarta yang sedang mengusut soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2015.
Anggota Panitia Angket Selamat Nurdin dari Fraksi PKS DPRD DKI mengatakan timnya memanggil Veronica pekan depan, Senin (16/3), untuk menggali informasi seputar pengelolaan dana Corporate Social Responsility (CSR) di DKI Jakarta.
Menurut Selamat, CSR adalah bagian dari dua masalah yang tengah diselidiki Panitia Angket, yakni penyusunan APBD DKI 2015 dan etika pemerintah daerah.
“CSR harus masuk aset daerah dan dicatat di neraca daerah. Ibu Veronica dan Harry Basuki (adik Ahok) ikut dalam beberapa program CSR,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu, Jumat (13/3).
Namun Selamat enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal program CSR yang terkait istri Ahok.
Soal CSR ini sebelumnya juga dikemukakan oleh Ketua Panitia Angket Muhammad ‘Ongen’ Sangaji. “Pokoknya ada (kaitan antara CSR dan APBD). Dana CSR itu kan harus dipertanggungjawabkan,” kata dia.
Ongen menyebut ada aliran dana CSR dari swasta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selain soal CSR itu, Veronica juga akan dicecar soal proyek revitalisasi Kota Tua yang rapatnya bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI pernah ia hadiri. (Baca: DPRD Panggil Pejabat DKI yang rapat bersama istri Ahok)
“Itu (revitalisasi Kota Tua) kan pakai dana CSR. Kami mau tahu pelaksana proyek itu siapa saja,” ujar Selamat.
Oleh sebab itu, menurutnya, ada kaitan antara dana CSR dan proyek revitalisasi Kota Tua, sehingga penyelidikan Panitia Angket bisa sampai ke program tersebut.
Revitalisasi Kota Tua melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan PT Pembangunan Kota Tua. Terkait program tersebut, saat ini di Kota Tua dilakukan pengelompokkan para pedagang ke dalam cluster agar lebih tertata rapi. PT Pembangunan Kota Tua juga berencana menyediakan bus wisata gratis agar wisatawan dapat berkeliling Kota Tua dengan mudah.
Revitalisasi Kota Tua dipersoalkan karena, menurut Wakil Ketua DPRD M Taufik, ada aset Pemprov DKI Jakarta di sana. DPRD juga khawatir pengelolaan Kota Tua diberikan ke swasta sementara ada tanah dan aset Pemprov di dalamnya.
Ahok, meski keberatan, mempersilakan DPRD DKI Jakarta memanggil istrinya. Ia mengatakan keluarganya telah siap menghadapi apapun sejak sebelum angket bergulir. (Baca Bantah Istrinya Terkait CSR, Ahok: Panggil Nenek Gue Sekalian) (agk)
Anggota Panitia Angket Selamat Nurdin dari Fraksi PKS DPRD DKI mengatakan timnya memanggil Veronica pekan depan, Senin (16/3), untuk menggali informasi seputar pengelolaan dana Corporate Social Responsility (CSR) di DKI Jakarta.
“CSR harus masuk aset daerah dan dicatat di neraca daerah. Ibu Veronica dan Harry Basuki (adik Ahok) ikut dalam beberapa program CSR,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu, Jumat (13/3).
Namun Selamat enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal program CSR yang terkait istri Ahok.
Ongen menyebut ada aliran dana CSR dari swasta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selain soal CSR itu, Veronica juga akan dicecar soal proyek revitalisasi Kota Tua yang rapatnya bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI pernah ia hadiri. (Baca: DPRD Panggil Pejabat DKI yang rapat bersama istri Ahok)
“Itu (revitalisasi Kota Tua) kan pakai dana CSR. Kami mau tahu pelaksana proyek itu siapa saja,” ujar Selamat.
Oleh sebab itu, menurutnya, ada kaitan antara dana CSR dan proyek revitalisasi Kota Tua, sehingga penyelidikan Panitia Angket bisa sampai ke program tersebut.
Revitalisasi Kota Tua melibatkan Pemprov DKI Jakarta dan PT Pembangunan Kota Tua. Terkait program tersebut, saat ini di Kota Tua dilakukan pengelompokkan para pedagang ke dalam cluster agar lebih tertata rapi. PT Pembangunan Kota Tua juga berencana menyediakan bus wisata gratis agar wisatawan dapat berkeliling Kota Tua dengan mudah.
Revitalisasi Kota Tua dipersoalkan karena, menurut Wakil Ketua DPRD M Taufik, ada aset Pemprov DKI Jakarta di sana. DPRD juga khawatir pengelolaan Kota Tua diberikan ke swasta sementara ada tanah dan aset Pemprov di dalamnya.
Ahok, meski keberatan, mempersilakan DPRD DKI Jakarta memanggil istrinya. Ia mengatakan keluarganya telah siap menghadapi apapun sejak sebelum angket bergulir. (Baca Bantah Istrinya Terkait CSR, Ahok: Panggil Nenek Gue Sekalian) (agk)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK