Veronica Tan di Pusaran Kisruh Ahok-DPRD Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Angket DPRD DKI Jakarta punya ‘target’ baru: Veronica Tan, istri cantik Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Veronica akan dipanggil Senin pekan depan (16/3) untuk dicecar pertanyaan oleh para anggota Dewan.

Apa persisnya kaitan Veronica dengan kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2015 yang kini membuat sang suami dan DPRD berseteru? Ketua Panitia Angket Muhammad ‘Ongen’ Sangaji tak memberikan jawaban jelas.

Pilihan Redaksi Anggota Panitia Angket Curhat soal Ahok di Ruang Sidang Sekda DKI Bantah e-Budgeting Dikunci Sebelum Pembahasan Tim Angket Curigai Biaya Gratis Sistem e-Budgeting Geng Lulung Pidanakan Ahok ke Bareskrim Polri

“Pokoknya ada (kaitannya). Dana CSR itu kan harus dipertanggungjawabkan,” kata Ongen, Kamis (12/3).

Soal dana corporate social responsibility (CSR) apa yang dibicarakan Ongen? Ia hanya menyebut ada aliran dana CSR dari swasta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selebihnya, Ongen masih bungkam.

Prabowo Soenirman yang diadukan ke polisi karena memaki Ahok juga setali tiga uang dengan Ongen. Ia hanya mengatakan Panitia Angket perlu mencari kejelasan soal dan CSR. “Kami ingin lihat CSR itu dicatat atau tidak,” kata Prabowo.

Ahok sendiri heran mendengar istrinya akan dipanggil panitia angket. Ia berpendapat itu melenceng dari tujuan awal pengusulan hak angket, yakni menyelidiki soal APBD DKI Jakarta.

“Urusan angket anggaran kok panggil istri saya? Dasarnya apa? Angket apa itu kok melenceng?” tanya Ahok bertubi-tubi.

Meski tak terima, Ahok mengatakan keluarganya telah siap. Dia pun siap bila istrinya dipanggil Panitia Angket.

Sejauh ini, Panitia Angket menyimpulkan ada indikasi kuat dokumen APBD Jakarta 2015 yang dikirim Pemprov DKI ke Kementerian Dalam Negeri palsu. Kesimpulan itu dibuat setelah Panitia Angket mencecar Tim Anggaran Pemprov DKI kemarin.

“Sangat jelas dokumen yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan,” kata Ongen. Pernyataan Ongen ini tak baru, karena sejak angket belum digulirkan pun DPRD telah menudingkan hal serupa.

Kesimpulan Panitia Angket itu langsung diprotes oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Ia menyatakan Pemprov telah mengirimkan dokumen sesuai tahapan pembahasan di DPRD yang disepakati bersama. (agk)