Jokowi Siap Bantu Sokongan Dana bagi Komnas Perempuan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo bersedia untuk membantu persoalan keterbatasan dana yang dialami oleh tim Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk menjalankan program perlindungan perempuan dari aksi kekerasan. Selama ini, pihak Komnas Perempuan mengaku mendapat mayoritas sokongan donor dari negara asing.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi sebagaimana dikutip oleh Komisioner Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, pada Senin (16/3).

"Beliau (Presiden Jokowi) berkomitmen mendukung Komnas Perempuan dari sektor finansial," kata Yuni usai melakukan audiensi dengan Jokowi di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Pilihan Redaksi Produk Hukum Minim Penyebab Kekerasan pada Perempuan Marak Megawati Tagih Janji Jokowi Perhatikan Perempuan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Jarang Diadili Audiensi dengan Jokowi, Komnas Perempuan Laporkan Mei 98

Yuni mengatakan untuk menjadikan isu kekerasan pada perempuan sebagai barometer prioritas maka negara mesti mendukung.

Jokowi, katanya, berjanji pada 2016 akan memberikan dukungan serius dan konkret atas upaya perlindungan perempuan dari kekerasan. Salah satu dukungan Jokowi, katanya, adalah rencana pembentukan satuan kerja mandiri dan perubahan Peraturan Presiden.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan Lily Danes mengatakan selama ini institusi tempat dia bernaung hanya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 10 miliar per tahun dari pemerintah.

Sedangkan, total anggaran yang dikeluarkan Komnas Perempuan dalam setahun mencapai Rp 40 Miliar, umumnya dana tersebut didapatkan dari bantuan negara donor, seperti Australia, Norwegia, Belanda dan organisasi dunia United Nation.

"Alokasi dananya untuk perantauan, pemulihan, pengembangan, dokumentasi, pendidikan, dan juga promosi untuk melibatkan masyarakat, reformasi hukum, dan kebijakan, serta institusional untuk mendukung kelembagaan," ujar Lily memaparkan.

Selain menyampaikan keinginan untuk penguatan finansial, 15 perwakilan Komnas Perempuan yang menghadiri undangan Presiden Jokowi juga membeberkan empat rekomendasi kepada pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan.

Rekomendasi tersebut antara lain permohonan dukungan untuk mendorong RUU Kekerasan Seksual, dukungan atas perencanaan kurikulum yang berbasis kesetaraan gender, perjanjian tenaga kerja perempuan yang berdasarkan pada konvensi International Labour Organization (ILO), serta perhatian pada kasus qanun diskriminatif Aceh, kekerasan di Papua dan penegakkan hukum kasus perkosaan Mei 1998.

"Wilayah Papua adalah satu-satunya wilayah Indonesia yang masih berada dalam situasi konflik dengan tingkat kekerasan berbasis gender yang cukup tinggi," kata Lily menjelaskan. (utd)