Mahfudz Siddiq: Aktor ISIS di RI Tak Baru, tapi Jaringan Lama

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan tak ada teroris baru di Indonesia. Kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang makin diwaspadai Indonesia, menurut Mahfudz, secara organisasi belum masuk Indonesia.

“Yang ada di Indonesia ialah aktor-aktor lama, kelompok radikal lama yang sebelumnya memang sudah ada. Mereka sempat ‘tenggelam’, namun ketika muncul ISIS, mereka berafiliasi dengan ISIS, baik dari segi pemikiran atau dukungan untuk bergabung,” kata Mahfudz kepada CNN Indonesia, Jumat (20/3).

Pilihan Redaksi Mabes Polri: Poso, Jateng, Jatim, NTB Jadi Kantong ISIS Ada Potensi Terorisme, TNI akan Gelar Latihan Perang di Poso Polri Minta Pemerintah Tetapkan ISIS Organisasi Terlarang ISIS Calon Al-Qaeda: Sebar Orang untuk Rekrut Anggota Baru

Mahfudz yakin data-data para aktor teroris itu seluruhnya telah dipegang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tinggal bagaimana langkah pencegahan dapat dilakukan oleh pemerintah agar ISIS tak berhasil menebar bujuk rayu terhadap warga negara Indonesia.

Ucapan Mahfidz itu diperkuat oleh Markas Besar Kepolisian RI. Polri menyatakan teroris Poso berafiliasi dengan ISIS, dan nyata-nyata ada aktivitas terorisme terkait ISIS di kabupaten di Sulawesi Tengah itu. (Baca Polri: Ada Pelatihan di Poso, Waspada WNI ISIS Pulang ke RI)

Indikasi masuknya paham ISIS ke Poso terlihat dari ditangkapnya empat warga asing yang memegang paspor Turki palsu oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror pada 13 September 2014. (Baca: Empat Warga Berpaspor Turki di Poso Terlibat ISIS)

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan terjadi peningkatan keberangkatan warga ke luar negeri untuk bergabung dengan ISIS. “Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Australia, Malaysia, dan lain-lain,” kata calon Kapolri itu.

Mahfudz pun meminta pemerintah untuk mengontrol lebih ketat arus warga yang keluar-masuk Indonesia. Ia meminta seluruh pintu masuk RI dijaga dan diidentifikasi, baik lewat jalur darat, air, maupun udara.

Pemerintah juga diminta melakukan pemetaan arus warganya agar tahu lokasi yang menjadi tujuan mereka meninggalkan RI, dan lokasi dari mana mereka datang sebelum kembali ke RI, juga berapa jumlah warga yang bolak-balik melalui rute itu.

Begitu masa reses DPR berakhir pekan depan Komisi I DPR yang mengawasi pertahanan, luar negeri, dan intelijen berencana menggelar rapat dengan pemerintah untuk membahas mendalam soal ISIS. (agk)