Golkar Ical: Ada Upaya Benturkan KMP dengan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie (Ical) menjadi pencetus hak angket yang akan anggota DPR layangkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Sekretaris Fraksi Partai Golkar pendukung Ical, Bambang Soesatyo menuding tindakan Yasonna seperti ingin membenturkan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Pilihan Redaksi KMP Pastikan Ajukan Hak Angket ke Menkumham Fraksi PAN Samar soal Hak Angket Menkumham Fahri Hamzah: Menkumham Intervensi Golkar dan PPP Demokrat Ingatkan Partai Lain Tak Recoki Urusan Golkar Tak Disahkan, PPP Suryadharma Ancam Pidanakan Menkumham

Menurut Bambang, saat ini Jokowi sudah semakin dekat dengan KMP dan ada kelompok yang tidak menyukai hal tersebut. "Ada usaha Yasonna Laoly dan partainya untuk membenturkan presiden dengan KMP," ujar Bambang saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (24/3).

Selain ada upaya pembenturan tersebut, menurut Bambang lagi, tindakan Yasonna merupakan bentuk pelemahan terhadap partai politik yang tergabung dalam KMP. Dia pun menuduh Yasonna telah berbohong dengan mengatakan sudah melapor pada Jokowi terkait putusan terhadap Partai Golkar tersebut.

Bambang tak mau memberitahukan dari mana informasi tersebut dia dapatkan. Namun dia memastikan Jokowi belum tahu jika Yasonna telah mengeluarkan putusan. Padahal, lanjut Bambang, Jokowi meminta pada Yasonna untuk tidak menerbitkan putusan apapun terkait partai politik.

"Ada kelompok yang terancam dengan semakin dekatnya Jokowi dengan KMP," ujarnya melanjutkan.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin mengungkapkan KMP sudah sepakat untuk mengajukan hak angket kepada Yasonna Laoly. Rencananya hak angket tersebut akan disampaikan pada para pimpinan DPR paling cepat esok hari.

Bambang menambahkan hingga kini anggota Fraksi Partai Golkar yang sudah menandatangani hak angket tersebut berjumlah 50 lebih. Dia mengatakan tak bisa menunggu lebih lama dan ditargetkan besok diberikan pada pimpinan DPR.

"Kami targetkan besok akan sampaikan ke pimpinan DPR karena tak bisa dibiarkan berlama lama," ujar Bambang.

(obs)