Jakarta, CNN Indonesia -- Dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta masih dalam tahap penelitian di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendalaman dilakukan sejak Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama melaporkan adanya "dana siluman" ke bagian pengaduan masyarakat di KPK.
Menurut pelaksana tugas Komisioner KPK Johan Budi Sapto Pribowo, laporan dari gubernur yang akrab disapa Ahok itu berkaitan dengan APBD tahun anggaran 2012-2014. Salah satu yang dilaporkan adalah terkait pengadaan uninterruptible power supply (UPS).
Johan mengatakan KPK telah menerjunkan tim ke lapangan untuk meneliti laporan APBD tahun anggaran 2012-2013. Sementara untuk APBD 2014, KPK menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selesai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami masih menunggu hasil audit APBD 2014 dari BPKP. Tapi untuk laporan (APBD) 2012-2013 kami sudah turun ke lapangan mencari bahan dan keterangan," ujar Johan, Selasa (24/3).
Penanganan dugaan kasus dana siluman bukan hanya dilakukan oleh lembaga antirasuah, pihak kepolisian turut ambil bagian dan bahkan telah menggelar pemeriksaan saksi-saksi di tahap penyelidikan. Namun Polri hanya menangani kasus pengadaan UPS dalam anggaran tahun 2014.
Menurut Johan, KPK dan Polri tetap terus berkoordinasi dalam penyelidikan kasus ini. "Kalau Polri menyelediki itu (UPS) ya baik-baik saja," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan penanganan kasus dugaan siluman yang dilaporkan Ahok belum ada kemajuan. Masih tersendat di bagian pengaduan masyarakat.
"Sampai saat ini belum ada perkembangan. Masih sebatas pengumpulan bahan dan keterangan," ujar Priharsa.
(sur)