Nasional Hukum & Kriminal

Payment Gateway Ternyata Mencontoh Surabaya

Helmi Firdaus | CNN Indonesia
Kamis, 26 Mar 2015 07:36 WIB
Payment Gateway Ternyata Mencontoh Surabaya
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (tengah) memberikan penghargaan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) saat penganugerahan penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) bidang pelayanan jasa perkotaan tahun 2014 di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/3). (ANTARA/Zabur Karuru)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin saat berbincang dengan CNN Indonesia beberapa waktu lalu mengatakan bahwa awal mula payment gateway di Kemenkumham karena ada desakan oleh UKP4 untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

Amir yang juga petinggi Partai Demokrat itu mengaku tidak tahu banyak soal ini. Dia menegaskan bahwa seluruh konsep payment gateway ini berasal dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. (Baca juga: Amir Syamsuddin: Konsep Payment Gateway dari Denny Indrayana).

Tapi, tidak banyak yang tahu, sebenarnya konsep itu diambil Denny yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Mabes Polri dalam kasus payment gateway dari mana?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kuasa hukum Denny Indrayana, Heru Widodo mengungkapkan, konsep payment gateway itu mencontoh Kota Surabaya. "Sebelum itu (payment gateway) dibuat, kan (Denny Indrayana) studi banding dulu ke Surabaya," katanya kemarin.

Pilihan Redaksi
Heru menjelaskan, mengapa Surabaya dipilih menjadi tempat studi banding Denny Indrayana dan tim dari Kemunkumham, karena kota yang kini dipimpin oleh Tri Rismaharini ini menjadi salah satu kota yang telah menerapkan e-government (e-govt) dengan baik. Kota dengan julukan Kota Buaya ini, telah menerapkan sistem online dalam menjalankan pemerintahannya.

Tri Rismaharini yang jadi wali kota diusung oleh PDIP ini, memang berulang kali menyatakan akan menjadikan pemerintahan kota bersih, transparan dan tanpa korupsi serta memberikan pelayanan optimal pada warganya.

Pemkot Surabaya sebenarnya telah merintis penerapan e-govt sejak tahun 2002, sebelum adanya peraturan mengenai sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Baru pada tahun 2003 lahir Keppres Nomor 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mencantumkan sistem lelang elektronik.

E-government Pemkot Surabaya dikelompokan menjadi dua, yakni dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dan e-govt untuk pelayanan masyarakat. Untuk pengelola keuangan daerah meliputi e-budgeting, e-project, e-procurement, e-delivery, e-controlling, dan e-performance. Sedangkan yang berhubungan dengan masyarakat, disebut dengan e-sapawarga, yang meliputi e-perizinan, e-musrenbang, dan pengaduan secara elektronik.
Dengan menggunakan sistem online ini, Risma mengaku bisa menghemat anggaran belanja hingga 30 persen.

Heru menambahkan, selain studi banding ke SUrabaya, Denny Indrayana juga meminta masukan dari PT Kereta Api Indonesia. Sebagai mana diketahui, PT KAI di bawah kepemimpinan Ignasius Jonan yang kini menjadi Menteri Perhubungan, berhasil membangun sistem tiketing secara online untuk kereta api.
(pit/hel)