Rencana Ical Ganti Pimpinan MPR Dianggap Tak Berdasar

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar Mahyudin mempertanyakan dasar yang dipakai oleh pihak Aburizal Bakrie apabila ingin menggantinya dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ia mengatakan tidak ada alasan yang valid untuk rencana tersebut.

"Kalau diberhentikan dasarnya apa? Saya tidak punya masalah di Golkar. Kalau karena mendukung pihak yang disahkan Menkumham, apa salah saya? Masa sebagai pimpinan MPR menyalahi undang-undang?" ujar Mahyudin di Gedung MPR, Jakarta, Rabu (25/3).

Pilihan Redaksi Agung Dianggap Preman Jika Paksa Kosongkan Ruangan Fraksi Romi Larang Fraksi PPP Ikut Ajukan Angket Golkar ke Menkumham Demokrat Tegaskan Tak Dukung Hak Angket untuk Menkumham Dua Perbedaan Gugatan Ical di Bareskrim dan Pengadilan

Oleh sebab itu ia menilai wacana kubu Ical untuk mengganti posisinya sebaiknya tidak perlu dikembangkan lagi. Ia meminta semua kader Partai Golkar untuk tenang dan tidak menarik juga mengelompokan para kader ke pihak Agung Laksono atau Aburizal Bakrie.

"Tidak ada untungnya masing-masing tarik kelompok. Mestinya cukup diselesaikan secara hukum saja tidak usah diseret kubu-kubuan. Siapa yang nanti dapat legitimasi ya dialah yang sah sebagai pengurus Golkar," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie mengungkapkan rencana pergantian Mahyudin sebagai Wakil Ketua MPR. Ical mengatakan hal tersebut masih harus dibicarakan dengan para petinggi Koalisi Merah Putih. Rencananya pun KMP akan menggelar rapat internal malam ini untuk membahas soal itu.

Mahyudin sendiri adalah seorang loyalis Munas Bali. Namun, Mahyudin merapat ke kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta beberapa saat sebelum Agung Laksono Cs menyerahkan susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mahyudin saat ini termasuk jajaran Dewan Pertimbangan Partai Golkar Agung Laksono. (pit)