Ahok Minta Mendagri Awasi APBD Provinsi Lain Seketat Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta Kementerian Dalam Negeri bersikap tegas terhadap seluruh daerah dalam menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mereka buat di masa depan. Ahok merasa selama ini Kemendagri masih belum ketat mengawasi APBD dari setiap daerah di Indonesia.

Ahok menyampaikan pesan itu setelah melihat ketatnya evaluasi dan pengawasan dari Kemendagri terhadap APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015.

Pilihan Redaksi Anggaran Belanja Publik dalam APBD DKI Dikritisi Kemendagri Kemendagri Minta Pemprov Perkecil Anggaran Belanja Pegawai Ahok Jelaskan Sebab Tingginya Belanja Pegawai di APBD 2015 DPRD DKI Siapkan Dua Peluru Usut Ahok soal APBD 2014

"Saya  senang Kemendagri berlaku ketat. Tapi saya minta Kemendagri juga berlaku sama untuk provinsi lain, agar seluruh Indonesia sama standarnya. Jangan hanya tegas kepada kami di Jakarta saja," ujar Ahok.

Ahok juga menyoroti lemahnya pengawasan Kemendagri terhadap beberapa APBD milik daerah di luar DKI Jakarta. Padahal, Ahok melihat beberapa daerah selama ini masih memiliki pagu anggaran belanja pegawai yang lebih tinggi dibanding persentase belanja dalam APBD Jakarta.

"Daerah atau provinsi lain sampai 50 persen untuk biaya gaji pegawai. Lebih besar loh dari presentase DKI Jakarta, kok Kemendagri tidak ribut?" kata Ahok.

Suami Veronica Tan itu juga mengatakan telah memenuhi keinginan Kemendagri agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koreksi terhadap beberapa mata anggaran dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015.

"Saya sudah perintahkan Pak Heru (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta) menjawab masukan Kemendagri. Mereka sudah bilang tunjangan kinerja terlalu besar, jadi nilai per poinnya diubah dari Rp 9.000 menjadi Rp 8.000," kata Ahok.

Sebelumnya Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemenagri Reydonnyzar Moenek menyatakan persentase belanja publik dalam APBD harus mencapai 70 persen dari jumlah keseluruhan anggaran. Sementara APBD DKI Jakarta semula justru mengalokasikan anggaran belanja pegawai yang sangat tinggi sebesar Rp 19,08 triliun atau sekitar sepertiga dari total anggaran belanja Rp 67 triliun. (agk)