Maraknya Praperadilan, Salah Satu Buah Kecerobohan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejak Komisaris Jenderal Budi Gunawan memenangi gugatan praperadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi dibuat kewalahan dengan gelombang susulan dari para tersangka yang ingin menempuh jalur serupa dengan harapan lepas dari jerat pesakitan lembaga antirasuah itu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, duduk persoalan tidak hanya bisa ditudingkan kepada Hakim Sarpin Rizaldi sebagai orang yang punya kuasa mengambil keputusan. Dalam hal ini, kata Mahfud, KPK juga punya peran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas maraknya gugatan praperadilan.

Pilihan Redaksi Cerita Garang Hakim di Sidang Sutan Bhatoegana Mahfud: KPK Melemah, Polri dan Kejaksaan Harus Ambil Peran Jero Wacik Enggan Diperiksa Sebelum Praperadilan Rampung KPK Pasrah, Urusan Budi Gunawan Terserah Presiden Jokowi

"KPK juga turut andil dalam maraknya praperadilan ini. Dalam kasus BG, KPK ternyata tak punya bukti yang cukup tapi menetapkan BG sebagai tersangka," ujar Mahfud di Gedung KPK, Kamis (9/4).

Mahfud berpendapat, jika benar KPK punya bukti kuat untuk menjerat Budi sebagai tersangka, KPK bisa langsung menempuh jalur pengadilan sehingga bisa menghindari gugatan praperadilan yang diajukan sang jenderal.

"KPK seharusnya jangan ceroboh dalam menetapkan tersangka, jangan menggantung nasib orang," ujar Mahfud.

Kemenangan Budi Gunawan di sidang praperadilan pada akhirnya menjadi putusan tak terbantahkan yang membuktikan bahwa KPK tak punya argumen kuat untuk menetapkan bekas ajudan Megawati Soekarnoputri itu sebagai tersangka pemilik rekening gendut.

"Faktanya praperadilan sudah menerima itu. Tinggal sekarang apakah (KPK) mau menerima itu atau tidak," ujar Mahfud. (pit)