Bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo Cabut Gugatan Praperadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi pengurusan pajak Hadi Poernomo secara tak terduga mencabut gugatan praperadilan yang dia ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Hadi, Maqdir Ismail, mengungkapkan tak ada alasan apapun yang dikeluarkan oleh kliennya terkait pencabutan gugatan tersebut.

"Alasannya, permintaan klien untuk dicabut. Belum ada penjelasan spesifik tapi kami hormati keinginan klien," kata Maqdir saat ditemui pasca sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Pilihan Redaksi KPK Kewalahan, Praperadilan Hadi Poernomo Ditunda Dua Pekan Jelang Praperadilan, KPK Kembali Panggil Hadi Poernomo Punya 29 Hakim, PN Jaksel Siap Hadapi Puluhan Praperadilan

Maqdir mengungkapkan belum ada arahan apakah kliennya akan mengajukan gugatan lain atau tidak. Namun, dia menegaskan untuk kali ini gugatannya dicabut.

(Baca Juga:Periksa Hadi Poernomo, KPK Mulai Bongkar Kasus Pajak BCA)

Sebelumnya, Hakim Ketua Baktar Jubri Nasution mengungkapkan surat permohonan pencabutan tak perlu dijawab oleh termohon. Lebih jauh lagi, permohonan tersebut harus dikabulkan karena dinilai tidak melanggar hukum.

"Pada hari Senin ini kuasa hukum pemohon menyatakan atas keinginan pemohon, permohonan ini dicabut," kata Baktar. "Menimbang permohonan tersebut tidak berlawanan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan," ujarnya melanjutkan.

Sebelumnya, Hadi Poernomo ditetapkan jadi tersangka lantaran diduga menyalahgunakan wewenang saat menjabat Dirjen Pajak periode 2002 hingga 2004. Nahas bagi Hadi, status tersangka itu dia sandang persis pada hari ulang tahunnya yang ke-67, yakni pada 21 April 2014.

Penetapan status tersangka menjadi kado terburuk lantaran Hadi tersandung kasus dugaan korupsi pengurusan pajak yang diajukan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tahun 2003. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 375 miliar. (utd)