Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipertemukan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi setelah diundang oleh Presiden Indonesia Joko Widodo ke Istana Negara, Selasa (14/4).
Dalam pertemuan tersebut ditetapkan jika Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD tidak akan mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) kepada sang gubernur.
Ahok -sapaan Basuki- yang ditemui di Balai Kota pascapertemuan mengatakan, pembicaraan yang dilakukan berlangsung layaknya teman karena memang ketiganya merupakan teman lama. Ahok menyatakan Jokowi memutuskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak mungkin mengajukan HMP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ngobrol saja bertiga, kita 'kan teman lama dan ngobrolnya pun lama," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (14/4).
"Jadi kita memutuskan Fraksi PDI Perjuangan tidak mungkin mengajukan HMP. Soal Ketua DPRD masih mengadopsi yang lain itu urusan dia, yang penting PDI Perjuangan tidak," ujarnya menambahkan.
Selain membicarakan soal HMP, Jokowi pun meminta agar anggaran segera dieksekusi begitu dicairkan. Jokowi beranggapan anggaran tersebut harus selekasnya digunakan agar tidak ada sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA).
Lebih jauh, kata Ahok, Jokowi lun berharap agar elektronik Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (e-musrenbang) bisa diikuti agar e-budgeting 2016 juga bisa sempurna sejak awal.
"Presiden ingin begitu anggaran turun segera dieksekusi agar tidak ada SiLPA. Kita bicara juga soal Multiyears yang tahun jamak," ujarnya.
"Terakhir, presiden juga berharap agar e-musrenbang diikuti dengan baik dan kita berharap e-budgeting 2016 akan sempurna dari awalnya," kata mantan anggota DPR RI tersebut.
(obs)