Gubernur Sumsel Alex Noerdin Bersyukur Dipanggil KPK

Gilang Fauzi, CNN Indonesia | Senin, 20/04/2015 16:28 WIB
Gubernur Sumsel Alex Noerdin Bersyukur Dipanggil KPK Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin usai memberikan kesaksian kasus Wisma Atlet di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (20/4). (CNN Indonesia/Gilang Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi proyek Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang, hari ini, Senin (20/4). Usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam, Alex bungkam soal tudingan yang menyebut keterlibatan dia dalam proyek tersebut.

Alih-alih memberikan klarifikasi, Alex mengungkapkan rasa syukur karena telah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya merasa bersyukur sudah dimintai keterangan. Supaya masalah ini bisa tuntas dan clear," ujar Alex di Gedung KPK.

Menurut Alex, keterangan dia di hadapan penyidik KPK telah memberi titik terang duduk persoalan dalam dugaan korupsi proyek tersebut. Dia menganggap kasus Wisma Atlet terjadi tidak terlepas dari kecerobohan sejumlah pihak.


"Bisa terbuka siapa yang benar siapa yang salah, fakta atau fitnah. Terlepas dari kecerobohan oleh beberapa pihak, Sea Games adalah momen monumental yang meningkatkan nama baik pada republik ini," ujar Alex.

Alex diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rizal Abdullah yang kala itu menjabat sebagai Ketua Komite Penbangunan Wisma Atlet untuk ajang Sea Games. Rizal diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan cara melakukan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 25 miliar.

Rizal menjadi tersangka kasus Wisma Atlet berdasarkan pengembangan penyidikan yang telah lebih dulu menjerat bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Terhitung sejak 12 Maret 2015, Rizal resmi mengenakan rompi oranye tahanan dan mendekam di rumah tahanan KPK cabang Pom Dam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Dia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (rdk)