Polisi Siap Panggil Bambang Widjojanto Pekan Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto akan kembali dipanggil penyidik Badan Reserse Kriminal Polri dalam waktu dekat.

"Kemarin Pak Kapolri bilang akan cepat. Mungkin minggu ini dipanggil," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/4).

Pilihan Redaksi Polri akan Percepat Penanganan Kasus Bambang Widjojanto Bambang Widjojanto Minta Kepastian Hukum Bupati Ujang: Setiap Saksi Sidang MK Dapat Rp 3 Juta Ujang Iskandar Cerita Asal Mula Pakai Jasa Bambang Widjajanto

Surat panggilan untuk Bambang, kata Anton, kemungkinan dikirim pada Selasa pekan ini. Hal ini menimbang ketentuan yang mengharuskan surat panggilan dikirim setidaknya tiga hari sebelum pemeriksaan.

Anton juga mengatakan, permintaan Bambang yang menginginkan segera diberikan kepastian hukum juga jadi salah satu pertimbangan untuk mempercepat proses kasus ini. "Beliau ingin cepat, kami akomodir lah."

Selain itu, Anton menilai kepastian hukum menjadi utang institusinya kepada Bambang. Berdasarkan Kitab Umum Hukum Acara Pidana, sebut dia, semua orang mesti diberikan kepastian hukum.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto memang meminta agar segera ada kepastian hukum atas kasusnya. Ia berharap dalam waktu dekat kepastian hukum itu akan segera muncul.

"Saya ada pada posisi tunduk hukum. Apapun hasilnya saya hormati. Kalau memang dilanjutkan, cepat dilanjutkan. Kalau memang tidak dilanjutkan, mohon segera diputuskan," kata Bambang saat konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (19/4).

Bambang mengatakan telah terjadi kesepakatan di antara penegak hukum untuk bersikap tenang dan melambatkan laju dalam memproses kasusnya. "Kemudian sekarang pertanyaannya, apa langkah selanjutnya?" tanya Bambang.

Bambang ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Bareskrim pada Januari lalu. Sebagai kuasa hukum Bupati Ujang, dia disangka telah mengarahkan saksi Ratna Mutiara untuk memberikan kesaksian palsu saat sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam. (obs)