Sembilan Bulan Kerja, DPRD Jakarta Belum Hasilkan Apapun

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus kecewa dengan kinerja lamban lembaga legislatif daerah tempatnya bernaung saat ini. Menurut Bestari, sampai saat ini DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 belum dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislasi secaa efektif.

Bestari menuturkan, pada 2015 ini ada 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas yang seharusnya disahkan oleh DPRD DKI Jakarta menjadi Perda. Namun, hingga Mei 2015 ini tercatat belum ada satu pun Raperda yang selesai dibahas oleh DPRD DKI Jakarta. (Baca juga: Soal UPS, FITRA: Bukti Nyata Orientasi Proyek)

Atas kelambatan kinerja dewan tersebut, Bestari pun berharap agar para pimpinan DPRD DKI Jakarta dapat segera melakukan konsolidasi internal anggota dewan dalam waktu dekat ini.

Konsolidasi diperlukan agar produk hukum berupa Perda dapat segera disahkan dan dikeluarkan oleh DPRD DKI Jakarta sesuai target yang ada dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015.

Pilihan Redaksi Ahok Sindir DPRD dan Lulung Saat Jelaskan Penggunaan APBD Konflik Baru Ahok-DPRD Bisa Muncul Lagi LKPJ Ahok, Banggar DPRD: Kinerja Pemprov DKI Rendah Ahok: Kalau Muridnya Nakal Rapornya Merah

"Saya rasa pimpinan harus melakukan konsolidasi. Bayangkan saja, ini sudah 9 bulan terhitung dari Agustus 2014 sampai mei 2015 belum ada apa-apa. Saya ingin ada produk (yang dihasilkan DPRD DKI Jakarta)," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/5).

Menurut Bestari, seharusnya sampai Mei 2015 ini sudah ada enam Raperda yang diubah menjadi Perda oleh DPRD DKI Jakarta. Namun, pada kenyataannya baru ada satu Perda mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2014 yang dikeluarkan DPRD DKI Jakarta sampai sekarang.

"Jangan sampai nanti kita dikatakan makan gaji buta. Lah, kan, pusing kita," kata Bestari singkat. (Baca juga: ICW: Kerugian Negara di APBD DKI 2014 Rp 277,9 Miliar).

DPRD Beri Nilai Merah Ahok

Meski Bestari gerah dengan kinerja DPRD DKI yang belum menghasilkan apa-apa, DPRD DKI malah menyebut kinerja Pemprov DKI jelek. Kesimpulan itu adalah hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI Jakarta bulan lalu yang menilai kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun lalu dengan nilai merah.

Buruknya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 tercermin dalam rendahnya pendapatan daerah yang 'hanya' tercapai 66,80 persen, atau Rp 43,4 triliun dari target Rp 65 triliun, pada tahun lalu. (Baca juga: PPP Kubu Lulung: Ahok Sok Hebat dan Sok Suci)

Selain itu, realisasi belanja yang hanya mencapai angka 59,32 persen, atau Rp 37,7 triliun dari Rp 63,6 triliun, juga menjadi salah satu faktor utama munculnya nilai merah dalam penilaian Pimpinan Gabungan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur atas penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Selain rendahnya capaian pendapatan dan belanja dalam APBD 2014, kinerja Pemprov DKI Jakarta juga dinilai buruk karena adanya kenaikan angka kemiskinan dari 371 ribu penduduk pada 2013, menjadi 412 ribu penduduk di tahun lalu.

Kegagalan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan dan masalah banjir di Ibu Kota juga menjadi faktor pendukung buruknya penilaian atas LKPJ Gubernur atas penggunaan APBD 2014.

Terobosan-terobosan program yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Joko Widodo, dan Ahok, dinilai DPRD sebetulnya sudah bagus. Namun, ketiadaan payung hukum untuk menjamin pelaksanaan berbagai program terobosan mereka menjadi salah satu faktor yang membuat stagnannya pembangunan di DKI Jakarta pada tahun lalu. (Baca juga: Tiga Kata Warga Jakarta untuk Ahok: Berani, Tegas, Arogan)

Dalam kesimpulannya, Rapimgab DPRD DKI Jakarta menyarankan agar Ahok harus lebih serius bekerja untuk kepentingan warga Jakarta pada tahun ini. Selain itu, Ahok juga diharap mampu melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjalankan program-programnya setahun ke depan. 

(hel)