Pada September 2014, Tim Advokasi Anti Mafia Hutan mewakili petani, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil telah mengajukan uji konstitusionalitas atas UU P3H ke MK. Terhadap permohonan ini, MK telah melakukan serangkaian persidangan, tetapi sampai kini belum juga memutus perkara tersebut.
"Hal ini mengakibatkan potensi kriminalisasi petani dan masyarakat sekitar hutan semakin tinggi," kata advokat dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Andi Muttaqien saat konferensi pers di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Kamis (7/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Andi dan Muhnur, pemerintah seharusnya menjerat korporasi yang secara jelas telah melakukan kejahatan terorganisasi dalam merusak hutan. Namun, nyatanya, menurut Andi, UU P3H malah digunakan untuk menangkap individu-individu yang tidak tahu hukum dan hanya melakukan kesalahan yang tidak disengaja.
ADVERTISEMENT
Pasal 12 huruf d tersebut berbunyi: "Setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin."
Akibat tuduhan PT Perhutani tersebut, Nenek Asiani divonis satu tahun dan denda Rp 500 juta susider kurungan satu hari oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. (utd)