SBY 'Difitnah', Demokrat Ingatkan Jokowi Menang Tipis di 2014

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat memprotes keras Jokowi terkait ucapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang menuding mandeknya pembubaran Petral pada pemerintahan periode lalu karena adanya ketidaktuntasan di level presiden –yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Demokrat saat ini. (Baca: Petral Sulit Bubar, Faisal Basri Sebut Intervensi RI 1)

“Presiden Jokowi perlu menghentikan dirinya dan para pembantunya dari kebiasaan politik buruk seperti menyebar informasi bohong, tuduhan tanpa dasar, dan perilaku politik artifisial,” kata politikus Demokrat Rachland Nashidik kepada CNN Indonesia, Selasa (19/5).

Pilihan Redaksi Disebut Hambat Pembubaran Petral, SBY Merasa Difitnah Ibas Tak Terima SBY 'Difitnah' Menteri ESDM SBY Angkat Bicara Soal Petral, Faisal Basri Tiarap Demokrat Berang SBY Difitnah, Minta DPR Panggil Menteri ESDM

Ia meminta Jokowi segera memberi klarifikasi atas tuduhan politik serius Menteri ESDM kepada SBY, apakah ucapan Sudirman itu atas restu SBY atau tidak. (Baca: SBY Merasa Difitnah, Demokrat Tuntut Jokowi Klarifikasi)

Rachland juga menyatakan, sebelumnya pun ada insiden Jokowi menyampaikan informasi ‘bohong’ tentang utang Indonesia kepada Dana Moneter Internasional (IMF). “Itu kekeliruan memalukan yang dibantah oleh Gubernur BI, bahkan oleh menteri keuangannya sendiri,” kata dia.

Terkait utang RI kepada IMF ini, Jokowi sempat mengungkapkan kegeramannya kepada IMF yang menurut dia gemar memberi utang dengan syarat-syarat memberatkan. “Kita (RI) masih pinjam dari sana (IMF). Perlu dibuat tatanan keuangan global yang lebih baik dengan memperhatikan negara miskin. Seharusnya lembaga keuangan memberi bantuan dan rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi negara yang kurang. Jangan malah memberatkan,” ujar Jokowi (26/4).

Dua hari kemudian (28/4), SBY membantah ucapan Jokowi itu. SBY menegaskan Indonesia sudah melunasi utang sebesar US$ 9,1 miliar terhadap IMF pada masa pemerintahan dia, tepatnya pada 2006 –empat tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan.

“Jika pernyataan Presiden Jokowi tidak saya koreksi, rakyat bisa menuduh saya yang berbohong. Kebenaran bagi saya mutlak,” kata SBY via akun Twitter resminya. (Baca: SBY Koreksi Pernyataan Jokowi soal Utang IMF Lewat Twitter)

Keesokannya (29/4), giliran IMF yang menyatakan Indonesia telah tak memiliki utang ke IMF. “Indonesia saat ini tidak memiliki pinjaman dari IMF,” kata Penasihat IMF Benedict Bingham dalam keterangan resmi yang dimuat di situs resmi lembaga keuangan internasional itu. (Baca: IMF Tegaskan Indonesia Bebas Utang)

Salah ucap atau salah informasi dalam pemerintaha SBY, menurut Rachland, terjadi berulang. “Sehingga menimbulkan spekulasi bahwa Presiden Jokowi mengembangkan pola politik bermusuhan dan memecah-belah yang tidak terpuji,” ujarnya.

Oleh sebab itu Demokrat merasa amat kecewa terhadap Jokowi, dan meminta Jokowi untuk tak membuat masalah-masalah baru yang menurut mereka tak perlu ada.

“Partai Demokrat ingin dengan rendah hati mengingatkan. Demi efektivitas pemerintahan dan mengingat tipisnya selisih suara kemenangan Jokowi baik ketika menjadi Gubernur DKI maupun Presiden RI, Jokowi perlu mengembangkan sense of reality,” ujar Rachland.

Kesalahan berulang, kata dia, bisa menyeret Jokowi menjauh dari kekuatan politik moderat yang sewaktu-waktu pasti ia butuhkan untuk mendukung kebijakan pemerintahan.

Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, terkait kemarahan Demokrat terhadap menteri mereka, menyatakan Sudirman Said hanya menjalankan tugas dalam memperbaiki pengelolaan energi. (Baca Jubir ESDM: Kami Hanya Jalankan Tugas soal Petral) (agk)