Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan mengapa dia memilih sembilan anggota tim panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari berbagai kalangan itu.
Setelah bertemu dengan kesembilan anggota tim tersebut di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (25/5), Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Pansel Calon Pimpinan KPK untuk bekerja memilih pimpinan lembaga antirasuah yang kredibel, punya integritas, dan dipercaya masyarakat.
"Karena memang masing-masing keahlian itu diperlukan agar pimpinan KPK yang terpilih memiliki kecakapan dan kemampuan yang komprehensif, termasuk dalam membangun sistem, sehingga tidak semata-mata memiliki kompetensi di bidang hukum," ujar Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota pansel capim KPK saat ini memiliki latar belakang keahlian beragam, mulai dari ahli hukum tata negara, ahli hukum pidana, ahli hukum bisnis, ahli manajemen, psikolog, dan sosiolog.
Ahli manajemen dan informasi dan teknologi, kata Jokowi, diperlukan agar pimpinan KPK terpilih memiliki kemampuan untuk mengelola serta merancang sistem IT dalam rangka pemberantasan korupsi.
"Jadi membangun sistem sangat diperlukan. Oleh sebab itu, diperlukan orang yang mengerti masalah sistem, orang yang mengerti masalah IT," kata dia.
Ahli keuangan, ekonomi, dan pidana pencucian uang dipandang perlu oleh Jokowi agar anggota KPK terpilih juga memiliki wawasan yang terkait dengan kejahatan ekonomi, korupsi sumber daya, dan juga yang berkaitan dengan pencucian uang.
Adapun ahli psikologi, ucap sang Kepala Negara, diperlukan agar pimpinan KPK terpilih memiliki integritas, keberanian, kepemimpinan, serta mampu bekerja tenang dalam sebuah tim. "Korupsi juga menyangkut perilaku, sehingga nanti psikologi juga diperlukan," ujar dia.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ahli sosiologi dieprlukan agar pimpinan KPK yang terpilih memunyai wawasan mengenai konteks sosial dan budaya korupsi di dalam masyarakat.
Jokowi berharap, pimpinan KPK yang terpilih bisa memperkuat institusi. Oleh karenanya, selain menguasai hukum, mereka juga harus dilengkapi dengan kompetensi di bidang manajemen, pembangunan institusi, dan sebuah kepemimpinan yang kuat.
"Pansel juga perlu memikirkan bagaimana kelembagaan KPK bisa berkembang menjadi sebuah institusi negara yang berwibawa dan pimpinan KPK yang terpilih juga harus dapat mengembangkan sistem investigasi yang modern dan penguatan sistem integritas internal," kata dia.
"Pimpinan KPK selain berani juga harus bisa membangun jaringan, membangun networking, dan punya kemampuan kerja sama yang baik, baik di internal maupun dengan lembaga yang lainnya," ujar dia.
Melalui Kementerian Sekretariat Negara, lanjut Jokowi, dia akan mendukung penuh kebutuhan keseketariatan dan anggaran dari pansel, termasuk jika diperlukan dukungan dari anggaran dan tim untuk menghadirkan narasumber yang dibutuhkan.
"Dan terutama yang terkait data dan informasi yang perlu diketahui oleh pansel," katanya.
(rdk)