KPK: Putusan Praperadilan Hadi Poernomo Lampaui Wewenang

Aghnia Adzkia, CNN Indonesia | Selasa, 26/05/2015 22:14 WIB
KPK: Putusan Praperadilan Hadi Poernomo Lampaui Wewenang Pimpinan Plt KPK, Taufiequrrahman Ruki (kiri) dan Indriyanto Seno Adji (kanan) memberikan keterangan pers usai aksi ratusan karyawan KPK di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa, 3 Maret 2015. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menegaskan putusan gugatan praperadilan yang diajukan bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Purnomo melampaui wewenang. Alasannya, gugatan soal sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan bukan termasuk materi praperadilan.

"Putusan hakim praperadilan telah melampaui permohonan pemohon (Hadi Poernomo). Ini ultra petita. Putusan bertentangan dengan undang-undang," kata Ruki saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (26/5).

Merujuk Pasal 77 Kitab Undang-Undan Hukum Acara Pidana (KUHAP),sidang praperadilan secara limitatif mengatur gugatan terhadap penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan ganti rugi.


"Putusan (praperadilan Hadi Purnomo) mengatakan pengangkatan penyelidik dan penyidik di luar polisi tidak sah. Padahal untuk menetapkan sah atau tidaknya pengangkatan bukan wewenang praperadilan," kata Ruki.

Berdasar Pasal 45 UU KPK, penyidik yang bekerja di lembaga antirasuah tersebut diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Pengangkatan dan pemberhentian dikeluarkan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan komisi antirasuah tersebut.

Mereka yang bekerja di KPK memiliki masa jabatan selama empat tahun. Hal tersebut termaktub dalam PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia KPK.

"Itu sudah tegas dan jelas. Tidak bisa dinterpretasikan lagi. Prinsipnya kita begitu tidak bisa diinterpretasikan lain," katanya menambahkan.

Ihwal penyelidik dan penyidik mencuat saat Hadi menggugat komisi antirasuah atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Hadi mempersoalkan penyelidik KPK yang berasal dari non Polri. Atas gugatan tersebut, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Haswandi memutuskan untuk membatalkan penetapan tersangka.

"Karena penyidikan terhadap pemohon yang dilakukan termohon (Hadi Purnomo) tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Haswandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 April 2014 atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999 sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 375 miliar dan menguntungkan pihak lain. (rdk)