Fahri Hamzah: KPK Harus Introspeksi

Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia | Rabu, 27/05/2015 11:37 WIB
Fahri Hamzah: KPK Harus Introspeksi Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. CNNIndonesia/Christie Stefanie
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai kurang pas. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengimbau KPK introspeksi.

Fahri mengatakan KPK akhir-akhir ini tidak menjalin kedekatan dengan lembaga hukum yang lain. Menurut Fahri hal tersebut membuat KPK dicitrakan sebagai satu-satunya lembaga yang bisa memberantas korupsi.

Padahal, kata Fahri, seharusnya KPK menjadi supervisi untuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. "Pada akhirnya muncul citra hanya KPK yang bisa memberantas korupsi, sedangkan jaksa dan polisi jadi tidak dipercaya. Padahal seharusnya KPK duduk di tengah dan armadanya polisi dan jaksa," ujar Fahri saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (27/5).


Menurut politikus PKS ini, KPK terkesan berlomba dengan polisi dan jaksa. “Kenyataannya KPK malah berlomba dengan polisi dan jaksa, bahkan hingga ke kampung-kampung kecil. Itu harus diintrospeksi," katanya.

Fahri mengatakan, jika KPK terus berjalan seperti ini maka KPK akan kelelahan lantaran bekerja sendiri. Maka dari itu, ucap dia, yang dibutuhkan KPK adalah otak dan bukan otot.

Bukan hanya polisi dan jaksa yang tidak memiliki hubungan dekat dengan KPK, Fahri menyebut  DPR RI pun tidak memiliki kedekatan dengan lembaga antirasuah tersebut. Hal tersebut disebabkan karena KPK tidak merespons kerja sama yang diinginkan DPR.

“Padahal seharusnya kerja sama dengan kita, jangan bilang ada mafia jika tak bisa menunjukkan. Buktinya juga polisi dan jaksa tidak dekat dengan mereka," ujarnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya panitia seleksi calon pimpinan KPK, Fahri berharap KPK yang baru lebih memunculkan feminisme dibanding sifat maskulin. "Maka dengan adanya 'sembilan srikandi' KPK akan dibuat menjadi feminim, bukan maskulin," katanya. (obs/obs)