Pimpinan KPK Mendatang Dituntut Hilangkan Ego Kompetensi

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Kamis, 28 Mei 2015 10:37 WIB
Kritikan terhadap kinerja pimpinan KPK saat ini tak hanya datang dari kalangan DPR, mantan pimpinan KPK juga menyoroti kurang pasnya kinerja komisioner KPK.
Presiden Joko Widodo (tengah) saat berdiskusi dengan Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/5). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid I Waluyo menilai Panitia Seleksi (Pansel) KPK harus mampu memilih orang-orang yang memiliki keahlian dalam membangun kesisteman. Terlebih lagi dalam membangun komunikasi di antara lembaga penegak hukum.

"Ini diperlukan technical skill dalam membangun kesisteman. Ditambah dengan leading change dalam mengajak institusi lainnya," ujar Waluyo saat ditemui dalam diskusi mengenai peran Pansel KPK dalam memilih pimpinan KPK yang berkualitas dan berintegritas di Jakarta, Rabu malam (27/5).

Penilaian tersebut disampaikan Waluyo karena ia menilai kinerja KPK jilid III memperlihatkan adanya ego kompetensi di antara lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki tugas memberantas korupsi, seperti kepolisian dan Kejaksaan Agung. (Baca: DPR Minta Dilakukan Pembenahan Total terhadap KPK)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPK harus lebih baik dari kejaksaan dan kepolisian. Itu yang harus berubah. Penindakan itu harus berbarengan dengan kepolisian dan kejaksaan," tuturnya.

Sebelumnya, kritikan yang sama turut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengimbau KPK introspeksi karena tidak menjalin kedekatan dengan lembaga hukum yang lain. Menurut Fahri hal tersebut membuat KPK dicitrakan sebagai satu-satunya lembaga yang bisa memberantas korupsi.

Padahal, kata Fahri, seharusnya KPK menjadi supervisi untuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Menurut politikus PKS ini, KPK terkesan berlomba dengan polisi dan jaksa. Bukan hanya polisi dan jaksa yang tidak memiliki hubungan dekat dengan KPK, Fahri menyebut  DPR RI pun tidak memiliki kedekatan dengan lembaga antirasuah tersebut. Hal tersebut disebabkan karena KPK tidak merespons kerja sama yang diinginkan DPR.

Oleh sebab itu, dengan adanya panitia seleksi calon pimpinan KPK, Fahri berharap KPK yang baru lebih memunculkan feminisme dibanding sifat maskulin. (Baca: Pansel KPK Minta Publik Beri Tanggapan atas Calon Pimpinan) (obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER