Imparsial: Tiga Kepala Staf TNI Bebas Pelanggaran HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Imparsial, lembaga masyarakat sipil bergerak di bidang hak asasi manusia, menyatakan tiga kepala staf angkatan di TNI yang saat ini menjabat bebas dari rekam jejak hitam pelanggaran HAM. Dari sudut pandang HAM, ketiganya dinilai memiliki peluang yang sama untuk naik jabatan menjadi panglima TNI.

"Ketiga kepala staf sejauh ini tidak ada kecenderungan melanggar HAM. Tapi penilaian kami harus dikonfirmasi oleh Komnas HAM. Mereka punya catatan yang lebih lengkap," kata peneliti Imparsial, Al Araf, di Jakarta, Kamis (28/5).

Pilihan Redaksi Jelang Pensiun, Moeldoko Bagi 55 Ribu Jam Tangan ke Prajurit TNI AL Sebut Terduga Pembunuh Aktivis Jopi Praka JL Calon Panglima Harus Buka TNI terhadap Audit Eksternal KSAU Marsekal Agus Supriatna Berpeluang Jadi Panglima TNI

Ketiga kepala staf tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.

Dilihat dari jenjang karier kemiliteran mereka, Gatot tercatat lebih dulu aktif menjadi tentara. Ia lulus dari Akademi Militer tahun 1982. Sementara itu, Ade dan Agus lulus dari akademi mereka masing-masing setahun setelah Gatot.

Tidak tersangkut perkara pelanggaran dan berkomitmen pada pemenuhan HAM merupakan dua dari lima syarat yang diajukan Imparsial kepada Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Imparsial juga mendorong Jokowi untuk menyeleksi calon panglima TNI sudut pandang antikorupsi. Al Araf berkata, Jokowi harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melacak jejak rekam calon orang nomor satu di TNI.

Tak hanya bebas dari dugaan korupsi, Imparsial meminta Jokowi memilih calon panglima TNI yang berkomitmen pada transparansi anggaran. Dugaan penyelewengan anggaran belanja alutsista, menurutnya selalu terbentur pada tertutupnya TNI dari audit eksternal.

Calon Panglima TNI menjadi sorotan karena Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan segera pensiun awal Juli nanti. Al Araf berkata, Jokowi sudah harus mengajukan calon pengganti Moeldoko ke DPR Juni depan.

Saat ini, Moeldoko tengah berkunjung ke beberapa basis pertahanan negara. Kamis (28/5) ini, ia memberikan pengarahan kepada 2.360 prajurit TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara di GOR Praja Raksaka Kodam IX/Udayana, Bali.

Dari keterangan tertulis yang CNN Indonesia peroleh dari Pusat Penerangan Mabes TNI, Moeldoko menyampaikan rencana remunisasi hingga 60 persen yang telah disetujui Jokowi.

"Pemerintah telah berupaya memberikan peningkatan kesejahteraan, maka TNI harus lebih meningkatkan kinerjanya," kata Moeldoko. (utd)