Polisi Sasar Dugaan Korupsi di Kantor Menteri Rini Soemarno

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri saat ini sedang menyidik kasus dugaan korupsi cetak sawah fiktif di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi Ajun Komisaris Besar Ade Deriyan, Kamis (28/5), menyatakan proyek ini diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan rekan-rekan penyidik, memberikan satu pernyataan bahwa dari hasil pemeriksaan (sawah itu) fiktif, dugaannya fiktif," ujarnya.

Pilihan Redaksi Ketua Pansel KPK Tak Lagi Jabat Staf Menteri Rini Jokowi Bantah Ketua Pansel KPK Rangkap Jabatan Disebut Hambat Pembubaran Petral, SBY Merasa Difitnah Saksi Ahli: KPK Tak Berhak Periksa Eks Direktur Pertamina

Dia mengaku belum mendalami secara detail informasi terkait hasil pemeriksaan tersebut. Namun, secara umum, cetakan sawah itu bermasalah karena pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang direncanakan.

"Fiktif itu begini, misalnya sawah itu 3.000 hektar, ternyata yang ada baru 1.000 hektar. Itu kan termasuk fiktif, bukan 3.0000-nya fiktif," ujarnya menjelaskan.

Hari ini pun penyidik sebenarnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan Dirut PGN Hendi Priyosantoso. Namun, keduanya tidak memenuhi kewajibannya untuk diperiksa.

"Sesuai KUHAP akan dilakukan pemanggilan kedua," kata Ade.

Berdasarkan informasi, kasus ini terjadi pada kurun 2012-2014. Saat itu, yang menjabat sebagai Menteri BUMN adalah Dahlan Iskan.

Masih berdasarkan informasi, proyek cetak sawah tersebut diselenggarakan beberapa BUMN seperti BNI, Askes, Pertamina, Pelindo, Hutama Karya, BRI, dan PGN. Nilai proyek pun  diperkirakan bernilai Rp317 miliar.

Sejumlah BUMN tersebut menyerahkan pengerjaan cetak sawah itu kepada PT Sang Hyang Seri. Namun, Sang Hyang Seri menyerahkan kembali proyek itu ke PT Hutama Karya, PT Indra Karya, PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya. (pit)