KPK: Perlawanan Hukum Kami Bukan Sekadar Wacana

Gilang Fauzi, CNN Indonesia | Jumat, 29/05/2015 17:32 WIB
KPK: Perlawanan Hukum Kami Bukan Sekadar Wacana Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji saat memberikan keterangan pers terkait koordinasi di antara kedua lembaga KPK dan BPK. Jakarta, Rabu (11/5). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan upaya perlawanan hukum terhadap putusan praperadilan bukan sekadar gertakan. KPK menghendaki adanya batasan kewenangan hakim dalam pertimbangan putusan terhadap gugatan penetapan tersangka.

Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji memastikan bakal menempuh perlawanan hukum atas kekalahan praperadilan yang ditelan KPK.

"Tidak akan berakhir sebagai wacana. Pasti akan dilakukan perlawanan secara hukum untuk praperadilan," kata Indriyanto, Jumat (29/5).


Mantan penasehat kepolisian itu mengatakan upaya hukum yang ditempuh bisa dalam bentuk perlawanan (verzet), banding atau bahkan kasasi. Namun, upaya hukum mana yang akan ditempuh masih tetap menjadi buah pertanyaan publik.

Indriyanto mengatakan KPK tetap dalam posisi menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perluasan objek praperadilan yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek materi gugatan. Tapi hal itu dianggap tidak membatasi kewenangan penegak hukum, termasuk KPK, untuk membuka kembali kasusnya sesuai kaidah hukum yang adil.

Kekalahan KPK dalam sidang praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo menjadi kekalahan ketiga setelah KPK menerima putusan hakim yang mengabulkan gugatan dari Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.

Hadi terbebas dari jeratan tersangka lantaran Hakim Haswandi mempertimbangkan penyidik dan penyelidik KPK bukan dari kalangan Polri sehingga dianggap tidak punya wewenang melakukan penyidikan.

Namun Indriyanto menilai, sebelum keabsahan penyidik diperdebatkan di praperadilan, ratusan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di tingkat Mahkamah Agung justru telah menghasilkan sebuah yurisprudensi. Dalam arti lain, penetapan tersangka dari KPK selama ini tidak mengalami persoalan.

"Dalam hal ini, MA sudah memutus lebih dari 300 kasus korupsi dari KPK, yang telah memberikan legitimasi dan tidak mempersoalkan sama sekali para penyelidik independen KPK," kata dia. (utd/utd)