Pengamat Ajukan Dua Skenario Pasca Islah Golkar
Rinaldy Sofwan | CNN Indonesia
Minggu, 31 Mei 2015 17:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Senior Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengungkapkan dua kemungkinan yang akan dialami Partai Golongan Karya (Golkar) pasca islah khusus yang kemarin (30/5) disepakati kedua kubu.
"Pertama, bisa jadi islah terbatas ini menjadi pintu masuk islah yang sesungguhnya," ujarnya kepada CNN Indonesia, Minggu (31/5). Kedua kubu, menurut Siti, bisa jadi menuju kesepakatan penuh jika dalam kerjasama dalam menapaki tahap-tahap Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun ini tidak mengakibatkan riak-riak baru.
"Mereka menunjukkan kebersamaan mereka demi Golkar sehingga dalam rekrutmen calon-calon yang diusung tak menimbulkan silang pendapat atau konflik baru," ujarnya. Prakondisi ini, lanjut Siti, diperlukan untuk memastikan apakah islah penuh dapat tercapai atau tidak. (Baca juga: Islah Khusus Tak Jamin Soliditas Golkar dalam Pilkada)
Sementara itu, kemungkinan kedua yang diungkapkan Siti adalah kedua kubu justru bergerak semakin jauh dari islah penuh. Saat prakondisi yang dia ungkap sebelumnya tidak terbangun, kemungkinan besar kedua kubu malah sama-sama mengalami ketidakpercayaan. "Ibarat air dan minyak, maka mereka akhirnya akan berjalan sendiri-sendiri," kata Siti. (Baca juga: Fadli Zon Harap Ical Jadi Ketua Jika Golkar Islah)
Jika terjadi seperti demikian, maka semuanya akan bergantung kepada proses hukum yang sedang dijalani. "Pilihan untuk mendirikan partai baru bagi kubu yang kalah secara hukum tak terhindarkan," ujarnya.
Kedua kubu Partai Golkar, kemarin (30/5), telah menandatangani kesepakatan bersama di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satu poin dalam islah khusus tersebut adalah kedua kubu sepakat untuk mementingkan kepentingan partai golkar, sehingga akan muncul calon kepala daerah yang dapat diusung dalam Pilkada serentak 2015. (Baca juga: Dinilai Berhasil Jadi Penengah, Ketua DPR Puji Jusuf Kalla)
Islah khusus memang disepakati oleh DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono untuk menyambut perhelatan Pilkada serentak tahun ini. Namun, kedua kubu tetap sepakat untuk terus melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan dalam mencari kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah di depan lembaga yudikatif.
Pada Senin (18/5), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan bahwa Agung Laksono, sebagai pihak tergugat, telah memaksakan kehendak dengan cara mengajukan surat keputusan sepihak mengenai AD/ART dan kepengurusan Partai Golkar tanpa melakukan pembenahan terlebih dahulu di internal partai.
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM pun akhirnya dibatalkan oleh PTUN Jakarta. Dalam pertimbangan hakim kala itu, Yasonna telah dibiarkan menafsirkan keputusan Mahkamah Partai yang belum final dan mengikat. Hal ini bisa dianggap sebagai perbuatan tercela tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan politik.
BACA JUGA: Pilkada Damaikan Konflik Beringin?
(hel)
"Pertama, bisa jadi islah terbatas ini menjadi pintu masuk islah yang sesungguhnya," ujarnya kepada CNN Indonesia, Minggu (31/5). Kedua kubu, menurut Siti, bisa jadi menuju kesepakatan penuh jika dalam kerjasama dalam menapaki tahap-tahap Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun ini tidak mengakibatkan riak-riak baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika terjadi seperti demikian, maka semuanya akan bergantung kepada proses hukum yang sedang dijalani. "Pilihan untuk mendirikan partai baru bagi kubu yang kalah secara hukum tak terhindarkan," ujarnya.
Islah khusus memang disepakati oleh DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono untuk menyambut perhelatan Pilkada serentak tahun ini. Namun, kedua kubu tetap sepakat untuk terus melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan dalam mencari kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah di depan lembaga yudikatif.
Pada Senin (18/5), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan bahwa Agung Laksono, sebagai pihak tergugat, telah memaksakan kehendak dengan cara mengajukan surat keputusan sepihak mengenai AD/ART dan kepengurusan Partai Golkar tanpa melakukan pembenahan terlebih dahulu di internal partai.
Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM pun akhirnya dibatalkan oleh PTUN Jakarta. Dalam pertimbangan hakim kala itu, Yasonna telah dibiarkan menafsirkan keputusan Mahkamah Partai yang belum final dan mengikat. Hal ini bisa dianggap sebagai perbuatan tercela tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan politik.
BACA JUGA: Pilkada Damaikan Konflik Beringin?
(hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK