Mensesneg Yakini Komitmen Reformasi Birokrasi Presiden Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Perkataan mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, tentang Presiden Indonesia Joko Widodo yang belum menunjukkan komitmennya dalam reformasi birokrasi mendapat bantahan dari pihak Istana.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, hingga kini presiden memiliki komitmen dalam mengubah birokrasi di Indonesia.

Pilihan Redaksi Bonus Besar untuk Pegawai Pajak Dinilai Adil Hajatan Anak Jokowi Tak Langgar Surat Edaran MenPAN Reformasi Birokrasi Tak Bisa Dilakukan dalam Setahun Jokowi Belum Realisasikan Komitmen Reformasi Birokrasi

"Saya yakin Pak Jokowi berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi," kata Pratikno saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/6).

Pratikno beralasan, selama beberapa bulan menjadi orang yang dekat dengan Jokowi, dirinya merasa ada beberapa hal di benak Jokowi pribadi yang menjadi kebijakan pemerintah, termasuk soal reformasi birokrasi.

"Apa yang diinginkan Pak Jokowi dan ditransfer menjadi kebijakan, dalam pandangan saya, masih banyak yang belum terealisasikan.

Meski begitu, Pratikno mengakui jika reformasi birokrasi membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting agar reformasi tersebut bisa terlaksana dengan baik.

"Imajinasi dan keinginan tersebut belum terealisasi karena membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, termasuk soal reformasi birokrasi," katanya.

"Reformasi ini partisipasi dari masyarakat sangat penting karena bukan hanya masalah kapasitas tapi juga masalah ketabahan dan kesabaran," ujar Pratikno.

Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengungkapkan jika reformasi birokrasi tak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Apalagi, Presiden Indonesia Joko Widodo belum terlihat berkomitmen untuk mereformasi birokrasi.

"Presiden harusnya memimpin sendiri reformasi birokrasi dan dipatrikan ke menteri-menteri di pemerintahannya," kata Eko saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/6).

"Namun untuk pemerintahan sekarang, saya belum melihat ada komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi," ujarnya menambahkan. (meg)