'PSSI Bukan Organisasi Kriminal, Tapi Dianggap bak Yakuza'

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Hukum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Aristo Pangaribuan memprotes perlakuan pemerintah ke lembaganya. Berbagai tudingan menerpa, seakan PSSI merupakan sarang mafia sampai koruptor. Faktanya, ujar Aristo, seluruh tuduhan itu dilontarkan tanpa ada bukti jelas dan sampai saat ini pun belum pernah terbukti. (Baca: Tim Transisi Dalami Bukti Praktik Korupsi PSSI)

“Ini bahaya. Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga) seolah-olah menganggap PSSI criminal enterprise –organisasi yang didirikan untuk tujuan kejahatan. Padahal kan tidak. Tapi PSSI diperlakukan sudah sepergi geng Yakuza,” kata Aristo kepada CNN Indonesia, Jumat (5/6).

Pilihan Redaksi Dugaan Penyimpangan Hak Siar Liga oleh PSSI Disorot LSM Beberkan Contoh Penyimpangan Anggaran PSSI 'PSSI Korupsi atau Tidak, Dunia Sepak Bola RI Sudah Rusak'

Yakuza yang dimaksud Aristo ialah sindikat terorganisasi di Jepang yang kerap disebut mafia karena memiliki sistem kerja mirip organisasi rahasia di Italia yang melakukan kejahatan terorganisir.

Pembekuan PSSI, menurut Aristo, merupakan contoh nyata betapa pemerintah RI memperlakukan organisasi induk kegiatan sepak bola tanah air ini seperti korporasi kriminal, berbeda dengan perlakuan Departemen Kehakiman Amerika Serikat kepada Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) yang kini tengah diguncang skandal korupsi. (Simak Fokus: Sekjen FIFA Diterpa Skandal)

“Departemen Kehakiman AS melihat FIFA sebagai korban dari oknum-oknum di dalamnya yang diduga melakukan korupsi. Jadi yang salah adalah orang-orang yang korup dan menyalahgunakan wewenang, bukan organisasinya,” kata Aristo.

Semestinya, ujar Aristo, prinsip serupa digunakan pemerintah dalam melihat PSSI. “Oleh sebab yang salah adalah individu, jadi tangkap saja orangnya, bukan berangus organisasinya,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Aristo mengatakan tak paham dengan pola pikir Menpora. Apalagi kemudian terlontar pula ucapan dari kementerian yang ia pimpin dan Tim Transisi yang ia bentuk bahwa PSSI menyimpan mafia dan melakukan korupsi.

“Segala macam tuduhan diarahkan ke PSSI. Bukannya mencari bukti sebelum menuding, ini malah setelah menuduh baru cari bukti,” kata dia. (Baca juga: ‘PSSI Korupsi atau Tidak, Dunia Sepak Bola RI Sudah Rusak’)

Menpora disebut Aristo melakukan tiga peran sekaligus. “Dia sebagai investigator menggantikan KPK dan Kepolisian, eksekutor, sekaligus adjudikator. Sebagai subjek hukum di Indonesia, PSSI dihadapkan pada kesewenang-wenangan penguasa,” kata dia. (Baca juga: Apa Selanjutnya, Pak Menpora?)

Baca selengkapnya di FOKUS: Tudingan Korupsi Menerpa PSSI

PSSI pun telah mengajukan protes kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah RI sebagai langkah lanjutan atas keputusan Menpora membekukan mereka. (Baca: SK Pembekuan PSSI Tak Dicabut, DPR Siapkan Hak Kelembagaan)

“Sekarang bola bukan di PSSI lagi,” ujar Aristo. Jauh sebelum Menpora menjatuhkan sanksi ke PSSI, kata dia, sesungguhnya telah mengajukan kerjasama dengan Kemenpora untuk melakukan pembenahan dan pembunaan sepal bola tanah air.

Kerjasama antara Kemenpora dan PSSI dipandang Aristo lebih bermanfaat bagi banyak pihak ketimbang langkah ekstrem dan “ngawaur” membekukan PSSI yang berujung pada sanksi FIFA terhadap Indonesia. (Baca juga: Salah Kaprah Pembekuan PSSI; Kronologi Keputusan Final Pembekuan PSSI)

Indonesia kini tak dapat mengikuti sejumlah pertandingan internasional, yakni Piala Dunia 2018, Piala Asia 2019, Kualifikasi Asian Football Confederation (AFC) U-16 dan AFC U-19, turnamen regional wanita AFC U-14, turnamen futsal wanita AFC 2015, kualifikasi futsal AFC 2016 zona ASEAN, turnamen futsal ASEAN Football Federation (AFF), dan Piala AFC 2015.

Baca juga Asosiasi Pemain: Tim Transisi Jangan Bicara Korupsi PSSI Saja (agk)