Jokowi-JK Akan Kawal Penuh Reformasi Birokrasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Reformasi birokrasi yang selalu didegungkan di setiap pemerintahan Indonesia masih belum menunjukkan perkembangan besar, termasuk di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun begitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan jika kedua pemimpin tersebut terus mengawal implementasi dari perubahan birokrasi tersebut.

"Selama ini sering melakukan pembahasan terkait reformasi birokrasi. Pak JK punya peran penting, sedangkan Pak Jokowi juga sering mengawal implementasi reformasi birokrasi," ujar Pratikno saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/6).

Pilihan Redaksi Mensesneg Yakini Komitmen Reformasi Birokrasi Presiden Jokowi Jokowi Belum Realisasikan Komitmen Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Tak Bisa Dilakukan dalam Setahun Polri Tuntut Kenaikan Tunjangan 60 Persen seperti TNI

"Jadi bukan lagi reformasi skala makro tapi juga sebagai contoh kaitannya adalah untuk lingkungan bisnis yang lebih kompetitif," ujarnya.

Pratikno menambahkan jika Jokowi terus memperhatikan tiap-tiap elemen untuk reformasi birokrasi, mulai dari pelayanan masyarakat hingga ke pelayanan pendidikan. Menurut Pratikno, semua reformasi harus memperhatikan detail.

"Semua benar-benar harus dimulai di lapangan dan bisa berikan contoh pelayanan satu atap," ujarnya.

"Ini dimulai oleh presiden dan dilakukan terus dan dipercepat implementasinya di daerah," kata mantan Rektor Universitas Gajah Mada tersebut.

Sebelumnya Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengungkapkan jika reformasi birokrasi tak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Apalagi, Presiden Indonesia Joko Widodo belum terlihat berkomitmen untuk mereformasi birokrasi.

"Presiden harusnya memimpin sendiri reformasi birokrasi dan dipatrikan ke menteri-menteri di pemerintahannya," kata Eko saat ditemui di Jakarta, Jumat (5/6).

"Namun untuk pemerintahan sekarang, saya belum melihat ada komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi," ujarnya menambahkan. (pit)