Bos Sentul City Divonis Hari Ini Akibat Suap Bupati Bogor

Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Senin, 08 Jun 2015 08:41 WIB
Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng dengan hukuman 6.5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Terdakwa kasus dugaan suap alih fungsi lahan hutan di Bogor, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng (kiri) meninggalkan ruangan usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (20/5). Agenda sidang tersebut yaitu pembacaan nota keberatan atau pledoi dari terdakwa yang juga menjabat Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asrijaksa itu. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, bakal membacakan amar putusan terdakwa kasus suap ruislag hutan Bogor yang menyeret Bos Sentul City Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng. Merujuk jadwal sidang, vonis akan dibacakan pada pukul 09.00 WIB, pagi ini, Senin (8/6).

Sebelumnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut bekas Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) ini dengan hukuman 6,5 tahun bui dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Jaksa Surya Nelli menilai Swie Teng terbukti menyuap Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dan merintangi penyidikan kasus serupa untuk terdakwa lain sekaligus anak buahnya, Yohan Yap.

Menurut jaksa, Swie Teng terbukti menyerahkan duit Rp 4,5 miliar untuk memuluskan rekomendasi alih fungsi kawasan hutan di Jonggol, Bogor. Duit diserahkan oleh orang suruhan Swie Teng, Yohan Yap kepada HM Zairin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor untuk diteruskan kepada Rachmat Yasin.


Swie Teng juga terbukti menghalangi penyidikan Yohan dengan menyuruh pegawainya memindahkan dokumen yang menjadi alat bukti dan menyuruh saksi berbohong saat sidang.

Penyuapan dimulai ketika Swie Teng mengajukan permohonan rekomendasi alih fungsi tukar-menukar kawasan hutan seluas 2.754,85 hektare pada tanggal 10 Desember 2012 silam. Atas permohonan tersebut, Rachmat Yasin mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor.

Kemudian pada tanggal 18 April 2013 dilakukan ekspose tukar-menukar kawasan hutan PT BJA di ruang rapat Dinas Pertanian dan Kehuyanan Bogor. Pertemuan diikuti oleh HM Zairin dan sejumlah anak buah Swie Teng yakni Yohan Yap, Heru Tandaputra, Ardi Anwar, Dodi Supriyadi, serta Tardi.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Agusus 2013, pemerintah Bogor mengeluarkan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan untuk PT BJA. Namun, tak seluruh kawasan disetujui, hanya seluas 1.668,47 hektare. Sisanya, tercatat sebagai lahan izin usaha tambang atas nama PT Indocement Tunggal dan PT Smindo Resources. Surat rekomendasi pun macet.

Pada tanggal 6 Februari 2014, Yohan Yap dan Heru mendatangi Rachmat Yasin di rumah dinasnya, Cibinong, Bogor. Pada saat itu, Yohan menyerahkan duit senilai Rp 1 miliar. Kemudian, pada tanggal 17 Februari, Rachmat membuat surat permohonan penjelasan ihwal 2.754 hektare kawasan hutan PT BJA yang tidak dapat dikeluarkan izinnya.

Pada Maret 2014, Yohan kembali menyerahkan duit senilai Rp 2 miliar. Pada bulan yang sama, Rachmat terus mendesak HM Zairin untuk mencari celah argumentasi soal tumpang tindih kawasan hutan antara PT BJA dengan PT Indocement Tunggal dan PT Semindo Resources.

Setelah melewati beberapa proses, pada 29 April 2014, Rachmat Yasin menerbitkan Surat Nomor: 522/624-Distanhut Perihal rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT BJA ke Kementerian Kehutanan. Dalam surat tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor mendukung kelanjutan proses tukar-menukar kawasan seluas 2.754 hektare.

Namun, terkait lahan yang tumpang tindih, surat izin milik PT Indocement akan tetap berlaku sampai diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

Untuk memenuhi "komitmen suap", Yohan kembali menyerahkan duit senilai Rp 1,5 miliar kepada Rachmat melalui HM Zairin. Duit diserahkan di Taman Budaya Sentul City, Kabupaten Bogor. Dalam kode sandi percakapan, keduanya menggunakan istilah "15 batang tanaman" untuk menyebut duit suap tersebut. Namun, penyerahan tersebut digagalkan penyidik KPK pada operasi tangkap tangan.

Atas suap tersebut, Swie Teng didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Swie Teng diancam lima tahun penjara.

Sebelumnya, Yohan Yap sudah lebih dulu divonis satu tahun enam bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam perkara tersebut, Yohan hanya menjadi perantara dalam kasus ini. Sementara otak dari suap menyuap diduga dilakukan oleh Swie Teng.

Desain Penghilangan Bukti dan Keterangan Palsu

Swie Teng juga didakwa karena menggagalkan penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus korupsi Yohan Yap. Dia didakwa mendesain modus pengaburan bukti korupsi dan menyuruh anak buahnya berbohong saat sidang.

Dalam pemeriksaan, dua orang anak buahnya membatalkan Berkas Acara Pemeriksaan. Kedua orang tersebut mengaku telah diperintahkan Swie Teng untuk berbohong sesuai dengan skema yang telah direncanakan.

Swie Teng memerintahkan Teteung Rosita, Roselly Tjung, Dian Purwheny untuk memindahkan dokumen yang berhubungan dengan proses pengurusan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2754,85 hektare atas nama PT BJA kepada Bupati Bogor. Pemindahan dokumen agar tidak dapat disita oleh penyidik KPK.

Selain itu, Swie Teng juga didakwa memerintahkan Tantawi Jauhari Nasution untuk menyuruh Jo Shien Ni alias Nini menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah antara PT Briliant Perdana Sakti (PT BPS) dan PT Multihouse Indonesia (PT MI) sebesar Rp 4 miliar. Perjanjian tersebut digunakan sebagai modus untuk menutupi bukti aliran duit suap.

PT BPS melakukan kongkalikong dengan PT MI yang dipimpin oleh istri Yohan Yap, Nini. Duit perjanjian jual beli didakwa merupakan duit suap untuk Bupati Bogor Rachmat Yasin. Penyerahan duit dilakukan oleh Yohan Yap. Suap digunakan untuk memuluskan rekomendasi alih fungsi kawasan hutan.

Untuk menutupi jejaknya, Swie Teng menyuruh anak buahnya berbohong. Roselly, Suwito, Dian, dan Tina S Sugiro diperintahkan untuk memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan penyidik KPK tentang kepemilikan PT BPS sebagai milik Haryadi Kumala (adik Swie Teng), padahal sebenarnya milik Swie Teng.

Swie Teng disebutkan dalam surat dakwaan, mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut untuk merintangu penyidikan FX Yohan Yap. Atas tindak pidana tersebut, Swie Teng dijerat Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. (meg/meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER