Pansel KPK Cari Srikandi Jadi Pimpinan

Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mencari sosok srikandi untuk menjadi pimpinan lembaga antirasuah ini. Juru bicara pansel Betti Alisjahbana menuturkan, sosok perempuan dinantikan untuk melengkapi jajaran pimpinan.

"Saya sangat mendorong perempuan-perempuan yang memenuhi syarat terpanggil hatinya dan memecahkan masalah berat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Memenuhi panggilan ibu pertiwi," kata Betty saat berbincang dengan CNN Indonesia, Jumat (5/6).

Pilihan Redaksi Praperadilan Jadi Hambatan Besar Capim KPK Komisi III: Jangan Diskriminasi Capim KPK yang Terkena Kasus Jokowi Berencana Perkuat Kelembagaan KPK Pansel KPK: Mantan Pimpinan KPK Boleh Mendaftar

Pansel yang terdiri dari sembilan orang perempuan ini menjunjung keberagaman dalam paket pimpinan.

"Beragam segi gender dapat saling melengkapi. Masih banyak srikandi lain di luar sana yang memenuhi kriteria," katanya.

Selain itu, mereka juga mencari kandidat dengan beragam latar belakang.

"KPK yang beragam akan sangat bagus, dari segi keahliannya juga sehingga bisa saling melengkapi," ujar Betti.

Panitia seleksi KPK saat ini membuka kesempatan pada seluruh Warga Negara Indonesia untuk mendaftarkan dirinya menjadi pimpinan komisi antirasuah dari tanggal 5 Juni hingga 24 Juni mendatang.

Hingga pukul 09.00 WIB tadi, panitia telah mengantongi dua nama pendaftar.

Para pelamar dapat membawa persyaratan administrasi ke Sekretariat Pansel KPK atau dikirim lewat pos dengan alamat Sekretariat Pansel KPK. Panitia juga membuka pendaftaran melalui surat elektronik ke‎ [email protected].

Selanjutnya, pansel KPK akan mulai membuka kesempatan masyarakat untuk menanggapi calon pimpinan yang sudah mendaftar, pada 27 Juni hingga 26 Juli 2015. Kemudian, pansel bakal mengkaji makalah, menilai, menelusuri rekam jejak, dan menghelat wawancara terbuka.

Pada tanggal 31 Agustus 2015, nama-nama yang lolos dari tahapan seleksi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden kemudian menyerahkan nama-nama tersebut ke Komisi III DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakan. (meg)