DPR Klaim Dana Aspirasi Membantu Kerja Pemerintah

Munculnya wacana dana aspirasi disayangkan beberapa pihak mengingat masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terahadap lembaga legislatif tersebut. Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai munculnya wacana tersebut pertanda DPR tengah bermasalah

Dana Rp 20 miliar bagi setiap kepada di parlemen membuat mereka cenderung mengalihkan perhatian untuk mencairkan dana itu ketimbang bekerja sesuai tupoksinya. Bahka, DPR yang seharusnya menjadi pengawas pemerintah, malah menjadi pelaku. (Baca juga: Seputar Kontroversi dan Dugaan Korupsi Dana Aspirasi DPR)

Pilihan Redaksi PAN: Dana Aspirasi Miliaran Bentuk Peduli Partai pada Rakyat Wakil Ketua DPR: Dana Aspirasi Rp 20 Miliar Bisa Tak Cukup Metamorfosis Dana Aspirasi DPR Banggar DPR Klaim Realisasi Dana Aspirasi Akan Transparan

"Kalau seperti ini, siapa yang bakal mengawasi mereka? Ini persoalan serius di internal DPR. Fungsi regulasi dan pengawasan hilang," ujar Ray.

Berikutnya, permasalahan ini bisa juga bersumber dari pemerintah yang bisa jadi memberikan izin pencairan dana Rp 20 miliar untuk tujuan tertentu dalam rangka pengamanan pemerintah hingga masa jabatan selesai. "Misalnya pemerintah kasih Rp 20 miliar, dan DPR jangan lagi ribut. Bisa saja seperti itu." (Baca juga: Cikal Bakal Dana Aspirasi DPR)

Selain itu, terkait dengan janji Presiden Joko Widodo untuk mengefektifkan keuangan negara. Dengan memberikan Rp 11,2 trilun yang dibagikan ke 560 anggota DPR, setidaknya uang sebesar itu bisa memberikan banyak kemaslahatan bagi rakyat.

"Berapa banyak itu tol laut yang bisa dibuat? DPR itu hanya ingin melanggengkan kekuasaan mereka. UU dibuat untuk untuk jadi payung hukum mereka. Tapi Rp 20 miliar itu keterlaluan." ujar Ray. (pit)