Ahok Minta Bantuan ke Jokowi untuk Penegakan Hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku pernah meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu mengatasi berbagai masalah pelanggaran hukum di Jakarta sejak Jokowi resmi menjadi Presiden, Oktober 2014 lalu.

Ahok, sapaan Basuki, mengatakan bahwa dirinya ingin para aparat penegak hukum dapat bertindak tegas kepada tiap warga yang melanggar hukum di Jakarta. Namun, ternyata keinginan Ahok itu belum terwujud hingga 8 bulan pemerintahan Jokowi berjalan.

Pilihan Redaksi Pengusaha Siap Lawan Ormas yang Razia Tempat Hiburan Ahok Diminta Cegah Pengemis ke DKI daripada Penjarakan Mereka Ditentang, Rencana Ahok Penjarakan Gelandangan dan Pengemis Mengapa Polisi Belum Periksa Tersangka Korupsi UPS? Selain UPS, Polri Usut Korupsi Mesin Cetak dan Pindai

Ahok lantas mencontohkan sejumlah pelanggaran hukum di ibu kota yang hingga kini masih terus terjadi. "Kita rumuskan bersama nih seharusnya yang mainin tanah di DKI dipenjarain karena jual tanah negara. Mereka yang melawan arus lalu lintas tangkapin untuk mengatasi macet Jakarta,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/6).

Bekas Bupati Belitung Timur itu melanjutkan, “Semua yang melawan arus kandangin motornya, ambil semua, tilang biru. Ini kan nggak! (Polisi) hanya operasi lebih sering nunggu operasi bersama.” (Baca: Setelah Motor, Giliran Ahok Sasar Pengendara Mobil)

Ahok mengaku bahwa dirinya berharap Presiden Jokowi dapat membantu memperbaiki upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian di ibu kota.

Menurut Ahok permintaannya kepada Jokowi telah tepat sasaran karena Presiden di dalam struktur kenegaraan Indonesia juga merupakan komandan polisi tertinggi.

"Sebenarnya yang bisa dibantu Pak Presiden itu (penegakan hukum di Jakarta). Itu yang kita belum pernah ketemu. Ketemu bersama Kapolri, Kejagung, ya itu saja," kata Ahok. (obs)