Ahok Kritisi DPR Soal Kesepakatan Realisasi Dana Aspirasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menganggap aneh keputusan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menyetujui aturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), atau lebih dikenal dengan nama dana aspirasi, pada selasa (23/6) lalu.

Ahok mengatakan pemberian dana aspirasi kepada anggota DPR sangat aneh karena peruntukannya nanti tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif tersebut.

"Saya pikir lucu, tidak sesuai aturan. Untuk apa DPR memegang uang? Kalau mau menjalankan program perintahkan Kementerian pegang APBN. DPR fungsinya hanya legislasi, anggaran, dan pengawasan," ujar Ahok dengan nada tinggi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/6). (Baca Juga: FOKUS Duit Aspirasi di Tangan Jokowi)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pilihan Redaksi Lolos di DPR, PDIP Minta Jokowi Tolak Dana Aspirasi DPR: Terserah Pemerintah Mau Terima atau Tolak Dana Aspirasi Ketua KPK: Dana Aspirasi Rp 11 Triliun Jadi Alat Politik DPR Menkeu: Dana Aspirasi Rp 11 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

Kemarahan itu bukan tanpa alasan. Ahok khawatir pengesahan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai tahun depan akan mengacaukan fungsi musyawarah perencanaan pembangunan nasional.

Selama ini, dana untuk aspirasi pembangunan daerah setingkat desa atau kelurahan diputuskan melalui prioritas musrenbang. Dana kemudian akan dibahas oleh anggota dewan atas konsultasi dengan pemerintah sebelum akhirnya dicairkan untuk keperluan pembangunan daerah.

"Untuk apa DPR jadi eksekutor? Mau beli apa? Saya tidak setuju pemberian dana aspirasi kepada anggota dewan, aneh," ujar Ahok. (Lihat Juga: Lolos di DPR, PDIP Minta Jokowi Tolak Dana Aspirasi)

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR memutuskan untuk menyetujui usulan dana aspirasi masuk dalam APBN 2016. Tujuh fraksi setuju adanya dana ini pada APBN 2016. Sementara, tiga fraksi lainnya menolak. Tiga fraksi yang menolak adalah PDI Perjuangan, Hanura dan NasDem.

Dengan total anggota DPR berjumlah 560 orang, dana sebesar Rp 11,2 triliun sedang diperjuangkan masuk ke dalam APBN 2016 guna menjadi platform pembangunan daerah pemilihan.

Meskipun sudah mendapatkan persetujuan DPR, implementasi dana aspirasi tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan implementasi dana aspirasi ada di pemerintah. DPR RI sebagai pengusul program menyerahkan semua keputusan akhir pada pemerintah. (Lihat Juga: DPR: Terserah Pemerintah Mau Terima atau Tolak Dana Aspirasi)

"Terserah pemerintah mau setuju atau tidak tapi usulannya sudah kami serahkan ke pemerintah," kata Fahri saat ditemui di kompleks DPR RI, Rabu (24/6).

Fahri mengatakan apa yang disetujui pada Rapat Paripurna Selasa kemarin hanya berupa tata cara dana aspirasi. Untuk pelaksanaan dana aspirasi, ada di tangan pemerintah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan dana aspirasi telah menjadi alat politik anggota DPR dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Meski tak punya wewenang soal dana aspirasi, Ruki mengemukakan ketidaksetujuannya.

"Kalu sudah jadi keputusan politik mau diapakan? Tapi secara pribadi, saya tidak setuju," kata Ruki di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu. (utd)