Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta yang baru saja dilantik, Irwandi, langsung menetapkan dua fokus kerja yang akan dijadikan pedoman.
Selama menjabat sebagai Kadis KUMKMP dirinya akan berupaya untuk menata keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang ditemukan masih semrawut di kawasan Jakarta. Bekas Sekretaris Dinas KUMKMP itu juga akan mengupayakan berjalannya model pembayaran nontunai (e-cash) untuk menarik retribusi dari kios-kios PKL yang terdaftar di bawah naungan dinasnya.
"Pak Gubernur meminta kita harus menata PKL dan menerapkan kartu Jakcard untuk pembayaran dengan sistem nontunai. (Pembayaran secara nontunai) diperlukan agar tidak ada pungutan liar dari preman yang mengaku PKL,” kata Irwandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7). (Baca juga:
Amankan Ibu Kota, Kapolda Metro Siap Tindak Tegas Bos Preman)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mewujudkan keinginannya, Irwandi bahkan tidak segan-segan menyampaikan kesiapannya untuk berhadapan dengan para preman di kawasan ibu kota nantinya.
Menurutnya, preman di Jakarta tidak bisa lagi ditoleransi karena sudah terlalu sering mengganggu masyarakat selama ini. Selain mengganggu warga, para preman di Jakarta juga dikatakan sering menyulitkan PKL dengan meminta pungutan liar kepada mereka dengan jumlah besar selama ini.
"Di lapangan kita akan memberantas premanisme. Nanti kita benturannya preman-preman. Risikonya ya memang preman itu harus dihadapi. Jadi, jangan heran nanti kalau ada Kadis tawuran dengan preman," ujar Irwandi. (Baca juga:
Ahok Berniat Semprot PKL Liar Monas dengan Air Comberan)
Walaupun telah berkata akan memberantas premanisme di ibu kota, namun Irwandi masih berharap kerjasama dengan para preman dapat terjalin ke depannya. Kerjasama dapat dilakukan antara Dinas KUMKMP dengan preman untuk menertibkan PKL-PKL liar di ibu kota.
"Kalau bisa kerja bareng dengan preman ya kita kerja bareng. Kalau tidak bisa ya terpaksa kita benturan dengan preman, yang penting PKL itu harus tertib," ujar Irwandi. (Baca juga:
Ahok Selipkan 'Monas' Di Ucapan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi)
Berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah PKL binaan Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini telah mencapai angka 40.686 pedagang. Jumlah tersebut sudah termasuk para PKL yang berada di kawasan kuliner Lenggang Jakarta, Kampung Lima Sabang, Blok S, Pecenongan, dan Melawai.
(hel)