Yasonna: Revisi KUHP Bisa Selesai Dua Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembahasan mendalam soal rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru akan dimulai pada masa sidang kelima DPR RI. Namun begitu, target penyelesaian UU tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menkumham Yasonna Laoly mengakui bahwa UU KUHP tak akan mungkin selesai pada waktu dekat. Namun dia meyakini semua akan selesai dalam jangka waktu dua tahun.

Pilihan Redaksi Menkumham Minta Komisi III Bentuk Tim Ahli Bahas KUHP Istana: Presiden Tak Ada Niat Revisi UU KPK KPK Tak Melihat Urgensi DPR Merevisi Undang-Undang KPK Setuju Revisi UU Asal Harmonis dengan KUHAP Revisi UU KPK Masuk Prolegnas Prioritas Tahun Ini

"Ini tidak seperti UU lain yang bisa selesai satu dua masa sidang, pembentukannya saja lebih dari 30 tahun," kata Yasonna saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (6/7).

Saking yakin bakal rampung dalam waktu dua tahun, Yasonna dan Komisi III DPR pernah membicarakan tentang kemungkinan anggota dewan masuk lebih cepat saat masa reses. (Baca: DPR Tak Yakin Revisi KUHP Kelar Pada 2015)

Selain itu, diperpendeknya masa reses dianggap Yasonna sebagai bentuk komitmen dari anggota DPR untuk menyelesaikan UU KUHP.

"Yang penting komitmen dan saya harap yang ditunjuk sebagai panitia kerja adalah orang-orang yang memiliki komitmen karena kita maraton," ujarnya. (Baca: Kemenkumham Segera Bahas RUU KUHP dengan DPR)

Yasonna menambahkan, sudah tidak ada perdebatan yang terjadi di dalam pemerintahan terkait rancangan UU KUHP tersebut. Sedangkan dengan DPR, perbedaan pendapat dianggap sebagai hal yang biasa.

"Semangatnya itu mempertajam, bisa saja ada beda pendapat di pasal tertentu, misalnya korupsi," ujar Yasonna.

"Ini UU landmark dan mungkin bisa bertahan 100 tahun ke depan." (obs)