Adik Kelas Samad: Orang Sulawesi Diminta Boikot Pansel KPK
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Rabu, 08 Jul 2015 14:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memasuki tahap dua, yaitu tahap tes objektif dan tes pembuatan makalah.
Sejumlah nama beken ikut dalam tahap kedua yang diadakan hari ini, Rabu (8/7) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara. Di antaranya Plt Pimpinan KPK Johan Budi dan mantan Ketua MK yang kini jadi Ketua Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie. (Baca juga: Ketika Jimly Asshiddiqie 'Mengincar' Kursi Pimpinan KPK)
Namun begitu, bukan berarti nama-nama peserta yang lain dikesampingkan lantaran kehadiran Johan Budi dan Jimly. Salah satu peserta, Makkah Muharram, menjadi salah satu perwakilan dosen yang lolos dari seleksi tahap satu dan mengikuti seleksi tahap dua. (Baca juga: Maju Seleksi Pimpinan, Johan Budi Tak Takut Dikriminalisasi)
Makkah memperkenalkan diri sebagai seorang pengajar bidang advokat di Makassar. Ya, Makkah memiliki kampung yang sama dengan Ketua nonaktif KPK Abraham Samad.
Bukan hanya memiliki kampung halaman yang sama dengan Samad, nyatanya Makkah juga memiliki sejarah pendidikan yang hampir sama dengan Samad.
"Saya itu sekolah di kampus yang sama dengan Pak AS (Abraham Samad). Saya adik kelasnya," kata Makkah saat berbincang dengan CNN Indonesia, Rabu (8/7). (Baca juga: Abraham Samad Dukung Capim KPK dari Polri)
Makkah menjelaskan, tidak banyak orang Makassar yang memutuskan untuk ikut daftar menjadi capim KPK. Jangankan orang Makassar, kata Makkah, orang Sulawesi yang mendaftar pun tidak banyak.
Ternyata, ada beberapa alasan yang membuat akhirnya orang Sulawesi umumnya dan Makassar khususnya enggan mendaftar menjadi pimpinan lembaga antirasuah.
Telisik punya telisik, Makkah mengatakan ada beberapa lembaga di Makassar yang mendesak orang Makassar untuk tidak mendaftarkan diri menjadi capim KPK. "Ada LSM yang meminta kami untuk jangan ikut bahkan memboikot dalam tes ini."
"Mereka mendesak karena merasa malu terkait masalah hukum yang melanda orang Makassar," kata Makkah. Masalah yang Makkah maksud adalah kasus yang melanda Abraham Samad.
Diketahui sebelumnya, Abraham Samad mendapatkan gempuran kasus hukum yang akhirnya membuat dia dinonaktifkan dari posisinya sebagai Ketua KPK. Kasus pertama adalah soal penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua KPK.
Samad dilaporkan oleh Hasto Kristiyanto (saat itu masih Plt Sekjen PDI Perjuangan) karena dianggap menyalahgunakan wewenangnya untuk bernegosiasi masalah posisi politik. Saat itu Samad dikabarkan ingin menjadi wakil presiden pendamping Joko Widodo dan menawarkan "sesuatu" kepada PDI Perjuangan agar keinginannya dipenuhi. (Baca juga: Samad Tak Tahu Sudah Jadi Tersangka 'Rumah Kaca')
Akhirnya, Samad pun ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Sedangkan kasus berikutnya adalah soal pemalsuan dokumen yang menarik nama Samad dengan seorang wanita bernama Feriyani Lim.
Samad diduga membantu Feriyani saat membuat paspor dengan cara memalsukan kartu keluarga dan kartu tanda penduduknya. Samad akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat. (Baca juga: Akan Ada Tersangka Baru Kasus Pemalsuan Dokumen Samad)
Sayangnya, Makkah enggan merinci lebih dalam soal desakan melakukan boikot tersebut. Dia mengaku hanya ingin fokus dalam menjalani proses seleksi yang saat ini sedang dia jalankan.
Menurutnya, pertanyaan yang disediakan oleh tim pansel sangat menjebak. Beberapa jawabannya dibolak-balik dan membuatnya bingung.
"Itu juga fokusnya soal KPK, mungkin soal ini bagi Pak Johan mudah," kata Makkah. (hel)
Sejumlah nama beken ikut dalam tahap kedua yang diadakan hari ini, Rabu (8/7) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara. Di antaranya Plt Pimpinan KPK Johan Budi dan mantan Ketua MK yang kini jadi Ketua Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie. (Baca juga: Ketika Jimly Asshiddiqie 'Mengincar' Kursi Pimpinan KPK)
Namun begitu, bukan berarti nama-nama peserta yang lain dikesampingkan lantaran kehadiran Johan Budi dan Jimly. Salah satu peserta, Makkah Muharram, menjadi salah satu perwakilan dosen yang lolos dari seleksi tahap satu dan mengikuti seleksi tahap dua. (Baca juga: Maju Seleksi Pimpinan, Johan Budi Tak Takut Dikriminalisasi)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Makkah menjelaskan, tidak banyak orang Makassar yang memutuskan untuk ikut daftar menjadi capim KPK. Jangankan orang Makassar, kata Makkah, orang Sulawesi yang mendaftar pun tidak banyak.
Ternyata, ada beberapa alasan yang membuat akhirnya orang Sulawesi umumnya dan Makassar khususnya enggan mendaftar menjadi pimpinan lembaga antirasuah.
Telisik punya telisik, Makkah mengatakan ada beberapa lembaga di Makassar yang mendesak orang Makassar untuk tidak mendaftarkan diri menjadi capim KPK. "Ada LSM yang meminta kami untuk jangan ikut bahkan memboikot dalam tes ini."
"Mereka mendesak karena merasa malu terkait masalah hukum yang melanda orang Makassar," kata Makkah. Masalah yang Makkah maksud adalah kasus yang melanda Abraham Samad.
Diketahui sebelumnya, Abraham Samad mendapatkan gempuran kasus hukum yang akhirnya membuat dia dinonaktifkan dari posisinya sebagai Ketua KPK. Kasus pertama adalah soal penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua KPK.
Samad dilaporkan oleh Hasto Kristiyanto (saat itu masih Plt Sekjen PDI Perjuangan) karena dianggap menyalahgunakan wewenangnya untuk bernegosiasi masalah posisi politik. Saat itu Samad dikabarkan ingin menjadi wakil presiden pendamping Joko Widodo dan menawarkan "sesuatu" kepada PDI Perjuangan agar keinginannya dipenuhi. (Baca juga: Samad Tak Tahu Sudah Jadi Tersangka 'Rumah Kaca')
Akhirnya, Samad pun ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Sedangkan kasus berikutnya adalah soal pemalsuan dokumen yang menarik nama Samad dengan seorang wanita bernama Feriyani Lim.
Samad diduga membantu Feriyani saat membuat paspor dengan cara memalsukan kartu keluarga dan kartu tanda penduduknya. Samad akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat. (Baca juga: Akan Ada Tersangka Baru Kasus Pemalsuan Dokumen Samad)
Sayangnya, Makkah enggan merinci lebih dalam soal desakan melakukan boikot tersebut. Dia mengaku hanya ingin fokus dalam menjalani proses seleksi yang saat ini sedang dia jalankan.
Menurutnya, pertanyaan yang disediakan oleh tim pansel sangat menjebak. Beberapa jawabannya dibolak-balik dan membuatnya bingung.
"Itu juga fokusnya soal KPK, mungkin soal ini bagi Pak Johan mudah," kata Makkah. (hel)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK