Bakal Calon Walikota Lampung Laporkan Tempo ke Bareskrim

Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal Calon Walikota Bandar Lampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruly Hendro Utomo melaporkan Majalah Tempo berkaitan dengan pemberitaan yang mencemarkan nama baik partai serta beberapa kadernya.

"Pemberitaan majalah Tempo sangat singkat dan merugikan saya sebagai calon Walikota Bandar Lampung. Efeknya, dari berita ini, terkesan juga PDIP anti pemberantasan korupsi, anti dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal KPK terbentuk pada zaman Megawati," ujar Maruly di Gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (11/7).

Pilihan Redaksi Dewan Pers: Berita Aliran Duit BG di Tempo Masuk Ranah Etika Bongkar Aliran Dana BG, Tempo Bukan Sebagai Pembocor Jokowi Minta Tempo Tenang, Polri Jamin Tunda Kasus Organisasi Wartawan: Polri, Hentikan Kriminalisasi Pers

Maruly menuturkan, laporannya ke Bareskrim berkaitan dengan rekaman pembicaraan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristianto dengan lima orang, salah satunya juga dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M Hendropriyono, yang dijadikan pemberitaan oleh Tempo. (Baca juga: JK Percayakan Gugatan BG atas Tempo ke Dewan Pers)

Pada laporan utama Majalah Tempo, Kamis (9/7), yang berjudul "Kriminalisasi KPK" dan dalam edisi 13-19 Juli 2015 berjudul "Jejak Kriminalisasi Yang Terekam", Maruly menilai, Majalah Tempo seolah menyampaikan kepada publik bahwa kriminalisasi terhadap KPK benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Hasto Kristianto.

Maruly menyatakan, apa yang disampaikan Tempo lebih kepada hasil penafsiran dan pencocokan dari hasil transkrip rekaman pembicaraan yang beredar di media sosial. (Baca juga: Bongkar Aliran Dana BG, Tempo Bantah Langgar UU Perbankan)

"Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Majalah Tempo benar-benar mencemarkan nama baik PDI-P dan mengada-ada," ujarnya.

Atas apa yang disangkakan, Maruly menuntut Majalah Tempo beserta Pimpinan Redaksi dan penulis berita tersebut dengan Pasal 310 Ayat 2 KUHP tentang Penistaan Dengan Surat, Pasal 311 KUHP tentang Penistaan, Pasal 318 KUHP tentang Perbuatan Fitnah, Pasal 390 KUHP tentang Menyiarkan Berita Bohong.

Disisi lain, Maruly mengaku bukan merupakan kader PDIP, serta belum membicarakan laporannya kepada Bareskrim kepada Hasto Kristianto dan A.M Hendropriyono.

"Mereka berdua tidak bisa saya hubungi. Tapi inti laporan saya tentang berita Tempo yang merugikan saya dan PDIP," ujarnya.

Sedangkan berkaitan dengan bocornya hasil transkrip dari KPK, Maruly menuntut dengan Pasal 422 KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang.

Selain itu, Maruly menyatakan, penyidik Bareskrim akan meminta keterangan dirinya pada Senin (13/7), berkaitan dengan laporan yang dibuat olehnya.

Sebelumnya, Jumat (10/7), masyarakat dihebohkan oleh beredarnya lima lembar transkrip antara Hasto Kristianto dengan sejumlah tokoh politik. Isi transkrip tersebut membicarakan tentang Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. (hel)